Massa Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Datangi DPRD Bali, Tuntut Cabut Inpres Efisiensi Anggaran

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aliansi Bali Tidak Diam menggelar seruan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ di depan Gedung DPRD Bali pada Senin 17 Februari 2025. 

Seruan aksi ini menyikapi sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp 306,7 triliun.

Seruan aksi Aliansi Bali Tidak Diam terdiri dari ratusan mahasiswa. Jumlah masa Aliansi Bali Tidak Diam ini terdiri dari 250 mahasiswa.

Baca juga: UKT Berpotensi Naik, Beasiswa Terancam Diputus! Efisiensi untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM UNUD), I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan efisiensi anggaran berdampak ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), perkuliahan di Perguruan Tinggi, tentu berpengaruh ke organisasi kemahasiswaan (Ormawa). 

“Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh Rektorat. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama itu malah jadi prioritas pendukung. Itu yang menjadi fokus kita, kenapa itu bukan dijadikan prioritas utama,” jelas Indra. 

Dalam aksi, massa membawa 5 tuntutan yang disampaikan. Pertama, menuntut semua pihak pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025. 

Kedua, mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada sektor utama. 

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dosen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Keempat, menolak perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dalam pembaharuan UU Minerba. 

Kelima, menuntut Presiden Republik Indonesia melakukan pemerataan pendidikan melalui akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa. 

“Itu lima tuntutan yang kita bawa. Jadi sekiranya para Dewan Perwakilan Rakyat membuat video pernyataan atau penandatanganan pakta integritas,” imbuhnya. 

Menurutnya, jika membayangkan skema pemotongan anggaran pendidikan ini tentu akan berdampak ke semua sektor. 

“Kami menunggu hasil atau itikad baik dari bapak-bapak di dalam. Jikalau ada hasil konkret dan tujuan ke depannya kita bakal perhitungkan lagi. Jikalau memang tidak ada jawaban, kita akan menggelar aksi lagi,” tandasnya. 

Setelah Aliansi Bali Tidak Diam melakukan orasi sekitar 1 jam, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack temui massa di Wantilan DPRD Bali.