Berita Bali
Massa Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Datangi DPRD Bali, Tuntut Cabut Inpres Efisiensi Anggaran
Wayan Koster, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di wilayahnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo
Tak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Partai Gerindra, I Nyoman Suyasa ikut menemui aksi masa Aliansi Bali Tidak Diam yang menggelar aksi “Indonesia Gelap Darurat Pendidikan” di depan Gedung DPRD Bali, Senin 17 Februari 2025.
Diakui Suyasa efisiensi anggaran ini memang menuai pro dan kontra.
“Namun yang jelas ini untuk kebaikan bangsa dan negara, penghematan. Pastinya penggunaan anggaran kena, DPR kan pengguna anggaran juga, tapi nggak masalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia kita selalu menyetujui dan melaksanakan daripada program pemerintah,” jelas Suyasa.
Potensi pemangkasan anggran di DPRD Bali belum dibahas sampai saat ini, kata Suyasa kemungkinan pembahasan pemangkasan anggaran setelah tanggal 4 Maret atau Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Selain di APBD Perubahan, pemangkasan anggaran juga akan dilakukan pada APBD Induk sama dengan APBN.
“Sekarang lagi proses kapan efisiensi itu makanya masing-masing Kementerian melaporkan itu apakah dipangkas atau tidak. Jadi sesuai dinamika yang berlaku, seperti pendidikan awalnya pemangkasan sekian, tetapi ketika ada masukan dari Kementerian setelah direkonstruksi kemungkinan program yang berhubungan dengan SDM memang jangan dipangkas,” kata dia.
“Dan saya yakin tidak akan dipangkas, yang dipangkas program perjalanan dinas, Bimtek, ATK, jasa konsultan dan itu wajar,” bebernya.
Melihat masa aksi tersebut, Suyasa mengatakan itu merupakan proses dari demokrasi dari mahasiswa. Menurutnya, aspirasi massa akan ditampung sesuai dengan kewenangan DPRD Bali.
“Tentunya program-program pemerintah ya harus kita kawal karena itu sangat baik, seperti efisiensi ini sangat baik, saya kira positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Sementara untuk anggaran pendidikan di APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 sejumlah 20 persen sesuai dengan amanat Undang-undang.
Ia pun meyakini bahwa tidak akan ada pemangkasan pada anggaran pendidikan.
“Saya yakin, saya seyakin-yakinnya, karena kemarin apa yang disampaikan Kemenkeu bahwa sesuai dengan dinamika, kalau ada hal-hal yang tidak perlu dipangkas ya tidak dipangkas, misalnya beasiswa, KIPK, BIP, afirmasi juga tidak,” kata dia.
“Terlepas dari pro kontra itu wajar, dari dulu yang enak-enak sekarang yang diketat disiplin efektif saya kira tahun ini memang akan ada pro kontra tapi ke depannya baik, terbiasa dengan hal yang baik, berjalan dengan baik,” jelas Suyasa. (sar)
Kumpulan Artikel Bali
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.