KOSTER & Kepala Daerah Kader PDIP Lain di Bali Kompak Ikuti Retret Gelombang 2, Usai Absen Pertama

TRIBUN-BALI.COM  - Gubernur Bali periode 2025-2030, Wayan Koster, memastikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP di Bali tetap solid.

Koster menegaskan dirinya dan 8 bupati/wali kota dari PDI Perjuangan (PDIP) akan mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada gelombang kedua.

Koster juga memastikan tidak ada perpecahan atau ketidakharmonisan di internal kader PDIP Bali. “Kami tetap solid.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP di Bali akan mengikuti retret gelombang kedua sesuai jadwal yang telah ditentukan, masih menunggu selesai proses gugatan sebanyak 40 Kepala Daerah di MK (Mahkamah Konstitusi), setelah itu semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan ikut acara retret pada gelombang kedua,” tegas Koster, Rabu (26/2).

Retret gelombang II bersama dengan sejumlah Kepala Daerah yang masih berproses perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Baca juga: TITAH Baru Megawati, Kepala Daerah Kader PDIP Agar Balik ke Daerahnya, Silakan Kirim Sekda ke Retret

Baca juga: TITAH Megawati Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Agenda Presiden Prabowo, Koster & Mahayastra Ikuti

Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menegaskan bahwa partisipasi kepala daerah PDIP Bali dalam retret ini adalah bentuk kedisiplinan dan komitmen terhadap penguatan kepemimpinan daerah. “Kami selalu patuh pada arahan partai dan siap menjalankan tanggung jawab kami untuk rakyat Bali,” kata dia.

Bupati Badung, Wayan Ardi Arnawa akhirnya angkat bicara mengenai penundaan mengikuti retret. Ia mengaku memiliki alasan tertentu dan menyebutkan masih ada tahap II.

Saat pelaksanaan forum Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kecamatan Kuta Selatan pada Rabu (22/2), mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung itu mengakui tidak mengikuti retret dan memilih untuk balik ke Bali. “Iya saya batal ikut retret,” kata Adi Arnawa.

Bupati asal Desa Pecatu ini mengaku, sejatinya saat pelaksanaan retret pihaknya bersama kepala daerah lainnya di Bali sudah berada di Yogyakarta. Namun karena suatu dan lain hal, pihaknya memutuskan untuk tidak ikut retret yang masih berlangsung saat ini.

“Kami sudah bersurat kepada Kemendagri atas hal tersebut dan Mendagri juga sudah memberikan permakluman. Jadi secara resmi Pak Gubernur, wali kota dan saya mewakili menandatangani untuk memohon penundaan kepada Mendagri,” jelasnya.

Kendati demikian, Mendagri katanya juga memberikan opsi terkait pelaksanaan retret. Salah satunya opsi mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk ikut dalam kegiatan. Hanya saja, karena pertimbangan retret dilaksanakan untuk kepala daerah, maka diputuskan bahwa pihaknya akan mengikuti retret, walaupun nanti di gelombang kedua. “Karena ini untuk kepala daerah lantas kenapa hal itu harus diikuti Sekda. Makanya kami sepakati ikut gelombang kedua,” bebernya.

“Sebenarnya kapan saja kita dibolehkan masuk retret, tetapi dengan berbagai pertimbangan kita memutuskan untuk masuk ke gelombang kedua atau kegiatan sejenisnya yang akan diselenggarakan Kemendagri,” kata dia.

Sejatinya, kata Adi Arnawa pelaksanaan retret penting dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi dan menyelaraskan program-program pemerintah pusat dengan daerah. Bahkan paling penting adalah terbangunnya komunikasi dengan kepala daerah lainnya, tekait program ke depan untuk Indonesia.

“Pada intinya saat ini kami masih menunggu teman-teman lain yang masih berproses di MK,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengaku akan ikut program retret pada gelombang dua. Ia juga menegaskan tidak akan diwakili Sekda. Hal tersebut diungkapkan Sutjidra saat ditemui Rabu (26/2).

Dijelaskan dia, retret ini merupakan program pembekalan dari pemerintah pusat, untuk setiap kepala daerah yang dilantik. Perbedaannya, saat ini program pembekalan dilaksanakan dengan skup yang lebih luas dan berlangsung di outdoor.

“Kita sudah ada di Magelang. Kita akan mengikuti retret, tetapi karena ada arahan seperti itu, kita sama-sama menjaga suasana. Jadi kita menghormati juga program yang dibuatkan pemerintah, yakni program retret ini,” ucapnya. 

Sutjidra tak memungkiri jika pihaknya sama sekali belum mengikuti program retret. Namun ia memastikan akan mengikuti retret gelombang kedua. Ia juga menegaskan akan langsung ikut, tanpa diwakili Sekda. “Kita nanti ikuti gelombang ke dua. Nanti yang berangkat tetap kepala daerah, yang akan diikuti wakil kepala daerah,” ujarnya. 

Disinggung mengenai berapa lama pelaksanaan retret gelombang kedua, mantan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022 ini menyebut diperkirakan sama dengan gelombang pertama yakni 8 hari. Namun pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan gelombang kedua.

“Kita masih menunggu. Sekarang saya sudah bekerja, dan membahas hal yang paling krusial, yakni menindaklanjuti instruksi presiden dan Surat Edaran Mendagri,” tandas dia. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri karena telah mendukung kadernya untuk ikut serta dalam retret.

Bima menyebut bahwa dari 10 kepala daerah yang belum mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 9 di antaranya berasal dari Bali, termasuk Gubernur, serta satu kepala daerah dari Asmat.

“Para kepala daerah yang belum sempat ikut akan mendapatkan kesempatan di gelombang kedua. Kami mengapresiasi dukungan Ibu Megawati yang memastikan seluruh kader PDIP tetap berkomitmen mengikuti pembekalan ini,” ujar Bima Arya.

Bima juga menjelaskan bahwa retret gelombang kedua kemungkinan akan digelar dengan format lebih sederhana dan lokasinya tidak lagi di Akmil Magelang. “Mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri. Setelah Lebaran akan diputuskan,” kata dia. (sar/gus/mit/mer)

Kembali ke Daerah untuk Mulai Bekerja

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali mengeluarkan intruksi harian terkait pelaksanaan retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang diadakan Kementrian Dalam Negeri. Instruksi terbaru itu disampaikan juru bicara PDIP Ahmad Basarah bersama sejumlah petinggi PDIP di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basarah memulai dengan menjelaskan instruksi harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 lalu. 

Di antaranya pertama, Instruksi Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum “TIDAK PERNAH MELARANG” seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Megawati sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “MENUNDA” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “TIDAK PERNAH MELARANG” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkapnya.

Kedua, Megawati meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Megawati kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. 

Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program, yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan.

“Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau “turba” dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing,” jelas Ahmad.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster sudah tiba di Bali pada, Selasa (25/2) malam. Pada Rabu (27/2) belum berkantor.  “Baru datang kemarin malam, tugas Kantor dikerjakan di rumah,” bebernya. 

Sementara itu, Kabid Humas Pemprov Bali Kadek Suadnyana Purianto mengatakan, belum menerima agenda kerja dari masing-masing ADC (ajudan) pimpinan. “Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ADC. Silakan dihubungi ADC nggih,” katanya. 

Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria memutuskan untuk tidak ikut bergabung retret di Magelang, dan pulang ke Klungkung untuk langsung bertugas. Mengawali tugasnya sebagai Bupati, Satria langsung membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Banjarangkan, Rabu (26/2). 

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Desa Nyanggelan, Kecamatan Banjarangkan ini, turut dihadiri Ketua DPRD Klungkung AA Anom dan Anggota DPRD Dapil Banjarangkan, I Wayan Buda Parwata dan I Wayan Regeg. Camat Banjarangkan Dewa Gede Aswin dan Kepala OPD lainnya.

Satria menekankan  di era kepemimpinannya akan menerapkan manajemen pemerintahan yang terbuka dan transparan. Karena menurutnya kebersamaan sangat penting dalam membangun Klungkung.

“Jangan ada ewuh pakewuh Pilkada sudah selesai. Sekarang sudah saatnya untuk bersama-sama membangun Klungkung. Masih banyak program dari pemerintah sebelumnya yang masih bisa dilanjutkan namun banyak hal pula yang perlu diperbaiki dan optimalkan,” ujar Satria.

Sementara dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, dirinya berharap ke depannya mau tidak mau semua pihak harus meningkatkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing. Setiap potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan, harus terus digenjot, untuk mendanai program program yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten. 

“Selain itu saya minta semua kegiatan bersifat seremonial agar ditekan dan diminimalkan. Jangan berpikir formalitas dan seremonial, namun harus kerja nyata untuk mewujudkan harapan masyarakat,” jelas dia. 
Sementara itu, mengawali hari perdana bekerja, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra langsung melakukan pembahasan ihwal efisiensi anggaran. Kendati ada efisiensi hingga pergeseran anggaran, ia meyakinkan hal ini tidak berpengaruh terhadap program 100 hari kerja. 

Sutjidra saat ditemui awak media mengatakan, sejak pagi hingga siang pihaknya menggelar rapat membahas hal krusial yakni APBD. Ini menindaklanjuti instruksi presiden dan surat edaran Mendagri terbaru. 
Sutjidra tak menampik jika efisiensi anggaran ini pasti berpengaruh terhadap program 100 hari. Dalam rapat, hal ini pun sudah dibahas secara detail bersama Sekda Buleleng selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).  

“Dari pagi sampai siang kita bahas. Karena ini merupakan kegiatan prioritas yang pelaksanaannya langsung ke masyarakat. Karena tugas kami harus turun dan bekerja untuk melayani masyarakat Buleleng,” jelasnya. 
Kata Sutjidra, dari hasil rapat penyisiran anggaran sesuai instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan edaran Mendagri, sudah diselesaikan. Ada lima pokok anggaran yang diefisiensi. Meliputi anggaran makan-minum, rapat, perjalanan dinas, honorarium, dan publikasi. “Astungkara seluruh pergeseran anggaran sudah diselesaikan. Sehingga setelah ini tinggal eksekusi saja. Baik itu program 100 hari pertama maupun program-program lainnya,” ujar dia. 

Pada kesempatan itu, Sutjidra juga menegaskan jika program unggulan lainnya seperti 'mesadu' juga akan di-launching di 100 hari kerja. Program ini merupakan wujud kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat Buleleng, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluh kesah langsung ke rumah jabatan. “Program Mesadu itu pasti akan berjalan. Astungkara bisa kita launching di 100 hari pertama,” tandasnya. (sar/mit/mer/ali)