Kompak Ikuti Retret Gelombang II, Koster Tegaskan Kepala Daerah PDIP se-Bali Tetap Solid 

Pesan Megawati kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. 

Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program, yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan.

“Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau “turba” dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing,” jelas Ahmad.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster sudah tiba di Bali pada, Selasa (25/2) malam. Pada Rabu (27/2) belum berkantor.  “Baru datang kemarin malam, tugas Kantor dikerjakan di rumah,” bebernya. 

Sementara itu, Kabid Humas Pemprov Bali Kadek Suadnyana Purianto mengatakan, belum menerima agenda kerja dari masing-masing ADC (ajudan) pimpinan.

“Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ADC. Silakan dihubungi ADC nggih,” katanya. 

Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria memutuskan untuk tidak ikut bergabung retret di Magelang, dan pulang ke Klungkung untuk langsung bertugas.

Mengawali tugasnya sebagai Bupati, Satria langsung membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Banjarangkan, Rabu (26/2). 

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Desa Nyanggelan, Kecamatan Banjarangkan ini, turut dihadiri Ketua DPRD Klungkung AA Anom dan Anggota DPRD Dapil Banjarangkan, I Wayan Buda Parwata dan I Wayan Regeg. Camat Banjarangkan Dewa Gede Aswin dan Kepala OPD lainnya.

Satria menekankan  di era kepemimpinannya akan menerapkan manajemen pemerintahan yang terbuka dan transparan. Karena menurutnya kebersamaan sangat penting dalam membangun Klungkung.

“Jangan ada ewuh pakewuh Pilkada sudah selesai. Sekarang sudah saatnya untuk bersama-sama membangun Klungkung. Masih banyak program dari pemerintah sebelumnya yang masih bisa dilanjutkan namun banyak hal pula yang perlu diperbaiki dan optimalkan,” ujar Satria.

Sementara dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, dirinya berharap ke depannya mau tidak mau semua pihak harus meningkatkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing.

Setiap potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan, harus terus digenjot, untuk mendanai program program yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten. 

“Selain itu saya minta semua kegiatan bersifat seremonial agar ditekan dan diminimalkan. Jangan berpikir formalitas dan seremonial, namun harus kerja nyata untuk mewujudkan harapan masyarakat,” jelas dia. 

Sementara itu, mengawali hari perdana bekerja, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra langsung melakukan pembahasan ihwal efisiensi anggaran.

Kendati ada efisiensi hingga pergeseran anggaran, ia meyakinkan hal ini tidak berpengaruh terhadap program 100 hari kerja. 

Sutjidra saat ditemui awak media mengatakan, sejak pagi hingga siang pihaknya menggelar rapat membahas hal krusial yakni APBD. Ini menindaklanjuti instruksi presiden dan surat edaran Mendagri terbaru. 

Sutjidra tak menampik jika efisiensi anggaran ini pasti berpengaruh terhadap program 100 hari. Dalam rapat, hal ini pun sudah dibahas secara detail bersama Sekda Buleleng selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).  

“Dari pagi sampai siang kita bahas. Karena ini merupakan kegiatan prioritas yang pelaksanaannya langsung ke masyarakat. Karena tugas kami harus turun dan bekerja untuk melayani masyarakat Buleleng,” jelasnya. 

Kata Sutjidra, dari hasil rapat penyisiran anggaran sesuai instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan edaran Mendagri, sudah diselesaikan. Ada lima pokok anggaran yang diefisiensi.

Meliputi anggaran makan-minum, rapat, perjalanan dinas, honorarium, dan publikasi. “Astungkara seluruh pergeseran anggaran sudah diselesaikan. Sehingga setelah ini tinggal eksekusi saja.

Baik itu program 100 hari pertama maupun program-program lainnya,” ujar dia. 

Pada kesempatan itu, Sutjidra juga menegaskan jika program unggulan lainnya seperti 'mesadu' juga akan di-launching di 100 hari kerja. Program ini merupakan wujud kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat Buleleng, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluh kesah langsung ke rumah jabatan.

“Program Mesadu itu pasti akan berjalan. Astungkara bisa kita launching di 100 hari pertama,” tandasnya. (sar/mit/mer/ali)

Berita lainnya di Kepala Daerah