Usulkan Aturan Sistem Drainase, Pemkab Menjawab Soal Masalah Banjir di Buleleng

TRIBUN-BALI.COM - Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) akan dibahas Dewan Buleleng pada masa sidang II tahun 2025. Salah satu yang dibahas yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. 

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan bupati terhadap tiga ranperda usulan eksekutif pada Senin (17/3). 

Bupati Buleleng, yang saat itu diwakili Wakil Bupati Gede Supriatna, dalam penyampaiannya menjelaskan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, diajukan untuk menjawab tantangan terkait masalah banjir di Buleleng. 

Baca juga: TAK Ada Pelarangan Pengarakan Ogoh-ogoh, Desa Adat Sepakati Gunakan Satu Lajur Jalan Raya

Baca juga: BKPSDM Tunggu Surat Resmi Pusat, Merespon Keluarnya Kebijakan Baru Pengangkatan CASN

Supriatna menjelaskan, pada ranperda ini memuat upaya penangulangan banjir, mengatur distribusi air permukaan, dan mengatasi genangan air di Kabupaten Buleleng. 

"Penanganan banjir di Buleleng diperlukan upaya pengelolaan sistem Drainase yang terencana, terarah, terpadu, serta berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah," jelasnya. 

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti tiga ranperda yang telah diusulkan eksekutif. Dalam hal ini, dewan Buleleng telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membedah tiga ranperda yang diusulkan eksekutif. 

Ada tiga pansus yang dibentuk. Pansus I membahas Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pansus II membahas Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda). 

"Sementara Pansus III membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase," tandasnya. (mer)