Ormas GRIB Tabanan Lockdown, Polda Bali Kerahkan Aparat, Wagub Koordinasi dengan Tim Yustisi

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Kabupaten Tabanan kembali ramai di media sosial. 

Pasalnya GRIB di Tabanan mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat. 

Kini, GRIB Tabanan yang diketahui bermarkas di Desa Adat Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan resmi lockdown atau tidak akan melakukan aktivitas apapun. 

Keputusan lockdown GRIB Tabanan tersebut pun disampaikan melalui video. 

Baca juga: Gubernur Bali Koster Tegas Tolak GRIB, Ancam Bubarkan Ormas Terdata Jika Bertindak Premanisme

Menurut informasi yang diperoleh Tribun Bali, setelah diketahui ormas tersebut bermarkas di wilayah Desa Adat Sanggulan, pihak desa melakukan pengecekan. 

Bahkan diminta untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Tabanan.

Perbekel Desa Banjar Anyar, Tabanan Made Budiana saat dikonfirmasi Selasa 13 Mei 2025, tidak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku jika dirinya juga mendampingi pihak desa adat saat membuat video tersebut. 

“Saya kebetulan di sana, jadi kami bersinergi dengan pihak desa adat,” ujar Budiana.

Pihaknya mengaku, awalnya sempat ramai video ormas GRIB di Desa Sanggulan. 

Setelah ditelusuri pihak desa dan kepala wilayah dari desa diketahui itu berada di perumahan. 

“Sebenarnya itu lokasinya di perumahan, dan rumah itu kosong, tetapi ada yang disuruh jaga,” jelasnya.

Nah setelah video tersebut ramai di media sosial, pihak desa terus bersinergi dan melakukan pendalaman untuk memastikan hal tersebut. 

Hingga pada beberapa hari kemarin diminta Ketua DPC Tabanan GRIB untuk tidak melakukan aktivitas atau lockdown diri. 

“Jadi pihak desa yang meminta untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah Tabanan. Untuk memastikan dan meyakinkan kemarin kita buat video yang ramai di media sosial,” bebernya 

Lebih lanjut pihaknya menyebutkan, video klarifikasi tersebut dilakukan di Banjar Sanggulan yang didampingi langsung pecalang Desa Adat Sanggulan dan pecalang dari Kabupaten Tabanan. 

Di sisi lain, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta kembali menegaskan keamanan dan kenyamanan di Bali telah diberikan sepenuhnya kepada TNI dan Polri, sehingga tak memerlukan ormas dari luar untuk menjaga Bali. 

“Dan begitu juga dengan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) dengan pecalang yang sudah dimiliki oleh Desa Adat. Kolaborasi SIPANDU BERADAT ini akan bergerak sepenuhnya. Saya kira itu,” jelasnya saat ditemui usai acara pemberangkatan dan pelepasan Jemaah Haji Provinsi Bali 1446 H/2025 M di Gedung Wiswasabha Denpasar pada Selasa 13 Mei 2025. 

Ketika disinggung apakah perlu menindak lanjuti dengan sidak preman Ormas dari Pemprov Bali? Giri Prasta menegaskan hal tersebut tak perlu dilakukan sebab sudah ada tim yustisi. 

“Enggak, saya kira kita tidak perlu mengecek ke lapangan karena sudah ada Tim Yustisi dan kami sudah berkoordinasi terus. Kita tidak akan berpikir tentang premanisme itu saja, kita berpikirnya itu secara global. Siapapun yang melakukan kejahatan yang tidak baik di Bali harus kita tindak dengan tegas,” imbuhnya. 

Menurutnya, semua pihak harus menjaga keamanan ketertiban Bali, terlebih katanya kinerja Tim Yustisi sudah bagus dan sudah dilakukan koordinasi tiap hari. 

“Bahkan jam 02.00 pagi pun kita koordinasi. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Yang dikenang oleh kita semua kan perilaku dan perbuatan. Itu ya. Yang penting perilaku dan perbuatan ini baik, bagus. Saya kira baik untuk kita semua,” bebernya. 

Giri Prasta memaparkan Satgas untuk berpatroli juga sudah ada seperti di Kabupaten Badung. Nantinya juga akan ada bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. 

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy menyatakan bakal menutup ruang gerak aksi premanisme di Bali dengan mengintensifkan skala patroli gabungan. 

Menurutnya hal ini merupakan atensi agar aksi kejahatan dapat di tindak lanjuti untuk kenyamanan masyarakat di wilayah Bali karena masyarakat yang resah.

“Polda Bali meningkatkan kegiatan patroli Gabungan untuk memberantas aksi premanisme dan gangguan Kamtibmas di Provinsi Bali. Kegiatan patroli ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkap Kabid Humas Polda Bali di Denpasar, pada Selasa 13 Mei 2025.

Ia menyatakan, Patroli Gabungan ini terus dimasifkan dengan tidak akan mentolerir segala bentuk kegiatan premanisme yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Patroli ini merupakan salah satu upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali,” ujarnya.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi premanisme,” imbuh perwira melati tiga di pundak.

Polda Bali mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan kegiatan Aksi premanisme di sekitar mereka.  

Di tempat lain, Aparat kepolisian Polres Gianyar terus melakukan aksi pencegahan aksi premanisme, melalui Operasi Pekat Agung 2025. 

Terbaru, kegiatan berlangsung di kawasan pertokoan sepanjang Jalan Ngurah Rai, Gianyar yang dipimpin IPDA I Made Sulatra pada Selasa 13 Mei 2025.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 10.30 Wita ini difokuskan pada daerah-daerah yang rawan terjadinya aksi premanisme. 

Personel menyisir sejumlah titik strategis di kawasan pertokoan tersebut, sekaligus memberikan imbauan pada masyarakat dan pelaku usaha untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran petugas di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman bagi warga serta pengunjung kawasan pertokoan. 

Operasi ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat, khususnya praktik premanisme yang meresahkan. 

Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Gianyar tetap terjaga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Kapolres Gianyar, AKBP Umar mengatakan, dengan adanya polisi di tengah-tengah masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk mencegah oknum masyarakat yang hendak melakukan hal yang diinginkan. 

“Sejauh ini situasi di Kabupaten Gianyar masih kondusif, tidak ada hal yang mengarah pada aksi premanisme. Jika masyarakat menemukan hal yang demikian, supaya segera menginformasikan pada kami,” ujarnya.

Selain gencar turun ke lokasi keramaian, Polres Gianyar juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memasang spanduk bertuliskan “Polres Gianyar Berkomitmen Tolak Premanisme Berkedok Ormas”. 

Pemasangan spanduk ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menekan tindakan premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

AKBP Umar menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat, tanpa pandang bulu, termasuk yang dilakukan oleh oknum berkedok ormas.

“Kami tidak akan kompromi terhadap segala bentuk premanisme, apalagi jika berlindung di balik atribut ormas. Polri hadir untuk melindungi masyarakat, dan kami pastikan Gianyar tetap kondusif,” ujar AKBP Umar.

AKBP Umar menekankan premanisme berkedok ormas, selain mengganggu kenyamanan masyarakat, dapat mengganggu iklim investasi. Sebab ditakutkan investor enggan menanamkan modal di Kabupaten Gianyar, karena tidak mau berurusan dengan ormas preman. 

“Polri akan selalu hadir untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, jika ada preman berkedok ormas, kami akan langsung tindak tegas,” ujarnya. (gus/sar/ian/weg)

Badung Kaji Insentif untuk Pecalang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung saat ini mengkaji wacana pemberian insentif bagi pecalang. 

Pemberian insentif itu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Gubernur Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali. 

Gubernur dan Kejati menilai keberadaan pecalang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan desa adat. 

Mengingat tugas pecalang sebagai pengaman dan ada di semua desa adat di Bali termasuk Badung.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pentingnya peran pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah desa adat. 

Menurutnya, kehadiran mereka bukan hanya sekadar simbol adat, tetapi juga menjadi benteng budaya yang turut memperkuat daya tarik pariwisata Bali.

Untuk itu Adi Arnawa akan melakukan kajian terkait dengan insentif pecang di wilayahnya. 

“Ya, nanti kita pertimbangkan benar kata Pak Kejati Bali, bahwa pecalang menjadi garda terdepan terkait dengan keamanan desa adat,” ujarnya.

Diakui, bagaimana pun juga desa adat menjadi benteng budaya di Bali. Bahkan semua itu yang menjadi  pesona daya tari wisata. 

“Bali dikenal dengan adat, seni dan budaya yang harus kita pertahankan,” bebernya.

Dukungan terhadap wacana ini juga datang dari DPRD Badung. Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan saat dikonfirmasi Selasa 13 Mei 2025, menyatakan kedudukan pecalang telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. 

Menurutnya, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pecalang adalah lembaga adat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adat.

“Perda ini menjadi pijakan legal bagi pecalang dalam menjalankan tugas mereka. Karena itu, pemberian insentif adalah langkah logis dan tepat untuk mengapresiasi dedikasi mereka,” jelas Ponda Wirawan.

Namun demikian, pihaknya mengingatkan bahwa pemberian insentif harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Dia menyarankan agar pecalang juga diberikan pelatihan dan pembekalan, sehingga tugas yang diemban bisa dilakukan secara profesional dan efisien.

Isu lain yang turut disorot dalam pembahasan ini adalah keberadaan krama tamiyu atau penduduk pendatang. 

Menurut Ponda, sinergi antara desa adat dan desa dinas sangat penting untuk memastikan data penduduk tetap akurat dan dapat ditindaklanjuti jika muncul gangguan Kamtibmas. 

“Setiap krama tamiyu harus didata secara menyeluruh. Jika terbukti melakukan tindakan kriminal, desa adat memiliki hak untuk menolak keberadaan mereka di wilayahnya. Ini penting agar tidak merusak tatanan sosial dan keamanan desa,” imbuhnya. 

Hal senada diungkapkan DPRD Denpasar yang mengusulkan pecalang dapat insentif. 

Anggota Komisi I DPRD Denpasar, I Made  Sukarmana menilai apa yang menjadi belakangan ini terkait ormas luar perlu disikapi dengan bijak oleh semua krama Bali. 

“Apalagi, selama ini krama Bali dengan tradisi dan budaya yang kuat, telah memiliki lembaga yang  jelas dalam menjaga krama dan wilayahnya masing-masing,” katanya Sabtu 10 Mei 2025.

Hanya saja, ke depan perlu menjadi perhatian semua pihak, terkait  kesejahteraan para pecalang  tersebut. 

Mereka telah memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan wilayahnya. 

Karena itu, perlu kiranya Majelis Desa Adat (MDA) untuk memberikan insentif setiap bulan kepada para pecalang. 

“Kami berharap agar MDA bisa memberikan insentif berupa dana setiap bulannya kepada mereka. Dana itu bisa diambilkan dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan pemerintah,” ujar Sukarmana.

Bukan hanya pecalang,  perhatian serupa juga bisa diberikan kepada para Pakis di Kota Denpasar.  

Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas peran dan fungsi yang mereka emban selama ini.  

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta akan mengupayakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dapat memberikan insentif untuk pecalang. 

Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat, menjaga alam, budaya dan manusianya ini termasuk adat kuat. 

Menurutnya, Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Dari 1.400 lebih desa adat Itu sudah memiliki pecalang desa adat. Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” jelas Giri Prasta saat ditemui di Kantor Gubernur Bali pada, Senin (5/5) lalu. (gus/sup/sar)

Kumpulan Artikel Bali