Gebrakan Pemimpin Bali

KOSTER Peringati ASN di Pemprov Bali Tak Boleh Terlibat Dalam Praktik Calo Jabatan 

Ia menekankan, sistem promosi jabatan harus didasarkan pada penilaian objektif, termasuk rekam jejak dan prestasi kerja.

Tribun Bali/ Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami.  
Sebanyak 4.351 PPPK dan 89 CPNS Pemprov Bali diangkat di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD. Taman Budaya Provinsi Bali pada, Rabu 28 Mei 2025. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diperingati agar tidak terlibat dalam praktik percaloan jabatan, baik dalam bentuk promosi maupun mutasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster saat penyerahan SK pengangkatan PPPK dan CPNS Pemerintah Provinsi Bali Formasi Tahun Anggaran 2024 di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD. Taman Budaya Provinsi Bali pada, Rabu 28 Mei 2025. 

“Saya minta jangan coba-coba jadi calo. Calo promosi jabatan ada. Iya. Ini dijadikan kadis, kepala badan, kepala biro, kabid, kabag, masih. Saya mengeluarkan SK juga anak lain ngakuin,” ungkapnya.

Baca juga: Cuaca Ekstrem, Hasil Tangkapan Nelayan Gianyar Terdampak, Keluhkan Tangkapan Lobster Turun Drastis

Baca juga: MAUT Cemburu, Jasad AA Terlentang Terbakar, Urusan Uang, Pelaku Ternyata Kekasih Sesama Jenis 

Lebih lanjut, Koster menegaskan tidak akan menoleransi tindakan tersebut. “Tidak boleh ada yang sogok-menyogok. Tidak boleh ada yang klaim mengatasnamakan gubernur, wakil gubernur, sekda, ketua DPRD, keluarganya, enggak boleh. Kalau ada yang begitu lapor,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan, siap mencabut SK yang terbukti didapatkan secara tidak sah. “Siapa yang diangkat langsung dipecat. Kan enggak mau begitu kan?,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa sistem pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilakukan secara profesional dan berbasis merit system, bukan karena kedekatan pribadi atau faktor non-kinerja.

Dalam arahannya, Koster menekankan pentingnya seluruh kepala dinas, badan, dan biro di Pemprov Bali untuk menentukan target kinerja yang jelas dan terukur.

“Para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, semua sampai ke jajarannya itu harus menentukan target semua, semua pencapaian program sesuai dengan perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Pemprov Bali juga akan melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV, setelah sebelumnya menuntaskan penataan pejabat eselon II.

“Sambil nanti juga dikerjakannya dalam waktu dekat kita akan melantik pejabat eselon 3 dan eselon 4. Eselon 2-nya sudah rapi semua. Ya, saya sudah berupaya yang terbaik untuk eselon duanya. Mencarikan orang yang tepat di posisinya. Semua diambil dari dalam. Enggak ada dari luar. Karena saya paham karirnya itu,” katanya.

Ia menekankan, sistem promosi jabatan harus didasarkan pada penilaian objektif, termasuk rekam jejak dan prestasi kerja.

“Begitu juga para pegawainya semua. Yang PNS apalagi. Supaya bisa jadi kasi, jadi kabid, kabag, jadi kepala biro, kepala badan, kepala dinas, dengan merit system. Enggak ada lagi dekat sama ini, dekat sama itu, dimusuhin sama ini, enggak ada. Ya, dekat semua, baik semua, dipakai. Ukurannya adalah rapot,” tegasnya.

Koster menambahkan, bahwa latar belakangnya sebagai pendidik menjadikan ia memahami pentingnya sistem yang adil dan berbasis kinerja.

“Saya ini guru. Guru, guru tulen, ya. Dosen. Ini biar tahu semua ini. ya. Saya ini dosen kalkulus,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan ASN yang hadir. 

 

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved