PPPK di Klungkung Baru Dilantik Langsung Terima Gaji, 1.629 Resmi Terima Surat Perjanjian Kerja

PPPK di Klungkung Baru Dilantik Langsung Terima Gaji, 1.629 Pegawai Resmi Terima Surat Perjanjian Kerja

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Sebanyak 1.629 pegawai resmi menerima surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di GOR Swecapura, Desa Gelgel, Klungkung, Selasa (1/7/2025).

Setelah dilantik dan diambil sumpahnya, kinerja PPPK ini akan terus dievaluasi.

Terlebih perjanjian kerja mereka berlaku selama 1 tahun.

Baca juga: "Tadah Uwuk" Simbol Penyucian Diri dari Klungkung di Panggung PKB Turut Disaksikan Gubernur

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung Ida Bagus Wirawan Adi Putra mengatakan, perjanjian kerja PPPK tersebut berlaku selama 1 tahun mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

Nantinya setelah dilantik, kinerja ribuan PPPK tersebut akan terus dievaluasi.

Mereka nanti diminta membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk dievaluasi.

Baca juga: Pengadaan LPJ Berornamen di Klungkung Capai Rp 9,9 Miliar, Merata Dipasang Di Setiap Kecamatan

"Mereka (PPPK) membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), SKP ini yang akan jadi bahan evaluasi," ujar Ida Bagus Wirawan Adi Putra.

Menariknya, setelah dilantik PPPK di Klungkung langsung menerima gaji yang bersumber dari DAU (dana alokasi umum) pemerintah pusat per 1 Juli 2025.

Sementara pemberian TPP (tambahan penghasilan pegawai) tergantung dari kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Potensi Kerusakan Terumbu Karang Akibat  Penyebrangan, Kapal  di Klungkung Dilarang Cemari Laut

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Dewa Putu Griawan mengatakan, meskipun gaji PPPK bersumber dari DAU, ia memastikan tidak sampai menganggu pembiayaan program pembangunan di Klungkung.

Hal ini karena DAU yang dialokasikan oleh pusat untuk PPPK sifatnya mengkhusus.

"Jadi DAU itu dari pusat sudah di plot peruntukannya untuk apa. Tidak menganggu pengalokasikan untuk kegiatan lainnya," terang Dewa Griawan.

Sementara Bupati Klungkung I Made Satria menyatakan, sejalan dengan pemerintah pusat, Pemkab Klungkung melakukan penataan tenaga non-ASN dengan mengusulkan formasi sejumlah 1.822 untuk diangkat menjadi PPPK. 

Pihaknya menyadari bahwa pengangkatan PPPK ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan belanja pada APBD khususnya belanja pegawai, khususnya untuk pemberian TPP.