Fraksi Gerindra DPRD Buleleng Tolak Rencana Pinjaman Daerah 200 M, Dinilai Belum Ada Pembahasan Luas

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Fraksi Gerindra DPRD Buleleng menolak rencana Pemkab Buleleng untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar. 

Penolakan ini karena rencana tersebut dinilai belum jelas. 

Ketua DPC Gerindra Buleleng, Gede Harja Astawa mengungkapkan, sebelumnya Fraksi Gerindra Buleleng sempat mendatangi dirinya untuk melakukan diskusi, ihwal rencana pinjaman daerah dari Pemkab Buleleng ke BPD Bali senilai Rp 200 miliar.

Kata dia, Fraksi Gerindra ragu untuk menyetujui rencana pinjaman yang masuk pada RPJMD ini. Sebab pinjaman daerah tidak dibahas secara luas. 

Baca juga: Faksi Gerindra Sentil LPJ Minim dan Kemacetan Pada Sidang Paripurna, Bupati Badung: Sudah Dirancang

"Pada prinsipnya kita tidak menolak begitu saja. Namun peminjaman ini perlu pembicaraan serius, penggunaannya untuk apa, kemudian outcomenya nanti bagaimana, bukan glondongan seperti itu," ucapnya, Senin 28 Juli 2025. 

Menurut Harja, apabila rencana pinjaman daerah dibahas secara luas dengan hasil yang jelas, pihaknya tentu akan mendukung. 

Apalagi rencana pinjaman daerah ini untuk penataan di RSUD Buleleng.

"Pelayanan dan rawat inap di RSUD Buleleng memang perlu peningkatan. Ini hak masyarakat, jangan sampai ada penolakan untuk berobat ke rumah sakit hanya gara-gara ruangan terbatas. Ada nggak komitmen itu dari Pemkab ke depannya? Kalau ada pasti kami dukung," ujar pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini.

Di sisi lain, Harja meminta Pemkab Buleleng lebih kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketimbang hanya mengandalkan utang. 

Salah satunya membuka kran untuk mendatangkan investor. 

"Kita ingatkan eksekutif jangan sedikit-sedikit meminjam lah. Tetapi bagaimana meningkatkan PAD di tengah efisiensi. Sehingga pembangunan di Buleleng bisa berjalan dengan baik. Tidak harus dengan utang," tegasnya. 

Sementara Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menilai penolakan dari Fraksi Gerindra disinyalir salah persepsi. 

Sehingga ada beberapa hal yang tidak sampai ke pimpinannya, yakni Gede Harja. 

Sutjidra menjelaskan, pada Rapat Gabungan Komisi Jumat 25 Juli 2025 lalu, pihaknya sudah menyampaikan rencana pinjaman daerah ini untuk penataan RSUD Buleleng yang sudah crowded. 

Salah satunya di ruang tunggu poliklinik, di mana pasien sampai meluber ke luar.