Dewan Buleleng Minta Pemkab Tak Perlu Tertibkan PKL di Bahu dan Trotoar Jalan

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Anggota DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra meminta pemerintah agar lebih fleksibel dalam menyikapi pedagang kaki lima alias PKL di Kabupaten Buleleng.

Salah satunya tidak menertibkan PKL yang berjualan di bahu ataupun trotoar jalan selama tidak mengganggu. 

Kepada awak media, Mulyadi mengungkapkan, jumlah PKL di Kabupaten Buleleng tersebar di seluruh kecamatan.

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg "Hilang" di Klungkung, Warga Terpaksa Kembali Masak Pakai Kayu Bakar

Kebanyakan dari mereka berjualan di bahu jalan yang luas ataupun trotoar. 

Belum lama ini pihaknya menerima aspirasi dari sejumlah PKL dari kecamatan Gerokgak.

Mereka mengeluh karena beberapa pekan ini ada satpol PP yang turun melakukan penertiban.

Pedagang resah apabila ditertibkan dan tidak boleh berjualan.

Baca juga: WARGA Gianyar Dikeroyok Gangster Denpasar, Kakinya Ditabrak Hingga Patah

Mulyadi juga mendatangi secara langsung lokasi tempat berjualan para PKL tersebut.

Dikatakan dia, beberapa PKL berjualan di bahu jalan dan adapula yang berjualan di trotoar.

Para pedagang ini menjajakan bakso hingga nasi jinggo.

"Mereka ini berjualan sudah lama. Sedangkan saat ini kondisi ekonomi sedang sulit."

Baca juga: Sat Lantas Polresta Denpasar Tindak Konvoi Sunmori Klub Motor ke Bedugul, 47 Pelanggar Terjaring

"Makanya kami minta pada Pak Bupati, PKL yang menggunakan bahu jalan agar tidak ditertibkan."

"Sepanjang tidak mengganggu jalan raya. Tidak usah ada satpol PP yang datang dan sebagainya," ujarnya ditemui rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, Senin (4/7/2025). 

Mulyadi tidak memungkiri fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki.

Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan, permintaannya ini khusus untuk bahu jalan ataupun trotoar yang luas. 

Baca juga: Punya Balita, Selebgram Buleleng Bali Ini Promosikan Judol, Dihukum 10 Bulan Penjara

"Kalaupun memang dinilai mengganggu, kami harap pemerintah menyediakan tempat yang layak bagi mereka. Ini salah satu bentuk support terhadap PKL," tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta support pemerintah terhadap para PKL. Diantaranya berupa bantuan permodalan hingga pelatihan kerja. (*)

Berita lainnya di DPRD Buleleng