Sebelumnya, Atnike menyebut menyerahkan semua penanganan kasus penyanderaan itu kepada pemerintah.

Sedangkan Frits menyebut Komnas HAM Perwakilan Papua aktif menjadi negosiator dalam kasus tersebut.

Baca juga: Pilot Susi Air Batal Ditembak, Komnas HAM Perwakilan Papua Sebut Ini Berkat Keberhasilan Negosiasi

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui juru bicaranya," kata Frits dalam acara webinar, Selasa 4 Juli 2023.

"Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Perwakilan Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator," sambung dia.

"Dan itu jadi perhatian kami, dan ada keberhasilan di situ karena ancaman penembakan tidak terjadi pada tanggal 1 Juli, itu berkat negosiasi, berkat pemantauan, berkat bagaimana Komnas HAM memberikan pandangan-pandangan terkait HAM," ucap Frits.

Kompas.com mencoba meminta konfirmasi kepada Atnike pada Jumat 7 juli 2023 terkait perbedaan sikap ini.

Namun Atnike tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Usman Hamid berpendapat, publik akan melihat sikap Komnas HAM menjadi tidak jelas karena berbeda dari tingkat pusat ke tingkat perwakilan.

Dia mengusulkan agar Komnas HAM menggelar rapat khusus membahas permasalahan tersebut dan mendengarkan perwakilan mereka di Papua secara lebih objektif untuk menjadi negosiator kasus itu.

"Jadi menengahi konflik yang terjadi, dan konflik ini kan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM," kata Usman.

Pesan Jokowi

Keadaan di Papua saat ini tak lepas dari perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih lagi mengenai situasi keamanan khususnya di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya, jajaran pemerintah di Papua diminta untuk segera memulihkannya kembali.

Pesan dan instruksi ini disampaikan langsung oleh presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Juli 2023.

"Lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya," kata Jokowi, Senin 3 Juli 2023.

Baca juga: Banyak Hal yang Telah Dilakukan untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Jokowi: Tak Bisa Saya Buka ke Publik