Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali di bawah kepemimpinan Pj Bupati, I Dewa Tagel Wirasa masih menelusuri data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar.
Sampai saat ini belum ditemukan jumlah kemiskinan ekstrem sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.
Di mana dalam data BPS Bali, jumlah KK yang masuk dalam daftar sebanyak 1,65 persen.
Baca juga: Dewan Gianyar Ragukan Data BPS Bali, Harap Keluarkan Data By Name By Address Soal Kemiskinan Ekstrem
Jika kepala keluarga (KK) di Gianyar mencapai 200 ribu KK, maka dari data BPS tersebut KK miskin ekstrem Gianyar mencapai 3.000 KK.
Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, Jumat 6 Oktober 2023 mengatakan, pihaknya juga masih menanyakan terkait data tersebut.
Terlebih lagi, data yang diterima justru 1,38 persen.
Baca juga: GIANYAR Disebut Jadi Penyumbang Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Sebut karena Duktang! Simak Beritanya
"Kita mungkin sama-sama menanyakan. Kenapa data KE (kemiskinan ekstrem) kita ada 1,65 persen yang disampaikan oleh BPS."
"Tapi data yang diberikan pada saya adalah 1,38 persen. Itupun saya masih bertanya dalam hati. Apa benar segitu penduduk kita masuk dalam konteks KE," ujar pejabat asal Kecamatan Tampaksiring itu.
Meski demikian, pihaknya mengajak semua pihak agar menghormati pihak BPS.
Baca juga: GIANYAR Masuk Jajaran Kemiskinan Ekstrem di Bali, Simak Pendapat PJ Gubernur Bali dan Mangku Pastika
Namun, kita wajib melakukan verifikasi dan validasi data. Dan, hal tersebut saat telah dilakukan oleh Pemkab Gianyar.
"Kita tidak boleh tak mempercayai data itu. Karena data itu secara nasional disampaikan pada kita. Saya berusaha berpikir positif."
"Kita harus percaya dan kita harus memvalidasi. Karena lembaga BPS adalah lembaga negara yang diberikan tugas melakukan pendataan," ujar Dewa Tagel.
Baca juga: Gianyar Sumbang Stunting Tinggi, Tugas Pj Bupati Entaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
"Berkenaan KE ini, perintahnya adalah kita lakukan validasi dan verifikasi data ini. Jadi, artinya kita diberikan ruang melakukan verifikasi dan validasi data."
"Jadi terkait itu, Sekda bersama seluruh OPD, turun serentak. Hasil yang ditemukan ini harus disepakati dalam musdes," ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya hanya menemukan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem sebanyak 48 KK atau 195 jiwa.
Baca juga: TUGAS Penting PJ Bupati Gianyar Pengganti Mahayastra, Atasi Stunting Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem
"Fokus saya di awal adalah validasi dan verifikasi data. Agar penanganannya bisa terpola dan tepat sasaran. Kemarin kita temukan 48 KE atau 195 orang," ujarnya.
Adapun tindak lanjut yang dilakukan pada kemiskinan tersebut, adalah tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang.
Namun pihaknya menegaskan, penuntasan penanganan kemiskinan tahun 2023 ini.
Baca juga: Gianyar Sumbang Kasus Kemiskinan Ekstrem dan Angka Stunting Tinggi di Bali, Jadi PR Pj Bupati Baru
"Yang kami lakukan, kita berharap bisa menangani masyarakat kita. Saya masih cari regulasinya. Setidaknya untuk 195 orang ini kita akan intervensi dalam jangka pendek."
"Secepatnya kita harus bergerak. Apa yang mungkin dibutuhkan mereka. Jadi apa yang kita berikan tepat sasaran. Kita masih berproses terus," ujar Dewa Wirasa.
Terkait penanganan untuk jangka panjang, Dewa Wirasa mengatakan saat ini masih melakukan kajian.
"Kemiskinan ekstrem, salah satu indikatornya itu rata-rata pendapatannya kalau dibulatkan, paling besar Rp11 ribu per hari."
"Mereka ini, apakah kita akan berikan BLT (bantuan langsung tunai) atau bagaimana. Namun yang jelas nanti pasti ada langkah jangka panjang. Terlebih lagi dana transfer dari pusat bisa dipakai untuk penanganan KE," ujarnya. (*)