Formula Perhitungan UMP Berubah, Bagaimana Perbandingan UMP Bali–Jakarta dalam 5 Tahun Terakhir?

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada 21 November 2025.

Pemerintah menargetkan pengumuman berjalan tepat waktu, seiring proses finalisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi dasar perhitungan UMP.

“Permenaker sebelum 21 November lah kita targetkan. Kan 21 November itu pengumuman provinsinya,” ujar Yassierli.

Baca juga: UMP Bali 2026 Mulai Disusun, Berikut Kenaikan UMP Kabupaten/Kota di Bali 5 Tahun Terakhir

Formula Perhitungan Berubah

Selama dua tahun terakhir, penetapan UMP berpedoman pada PP 51 Tahun 2023, yang sebelumnya digunakan untuk menetapkan UMP 2024 dan 2025.

Namun, untuk UMP 2026, dasar hukum tersebut akan berubah.

Hal ini menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan sejumlah pasal terkait pengupahan dalam UU Cipta Kerja.

Putusan MK mewajibkan pemerintah menyusun formula baru yang:
 • Lebih transparan dan realistis
 • Melindungi pekerja
 • Tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha
 • Mengakomodasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
 • Mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur biaya industri

“Kita sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah,” kata Menaker.

“Kita buka peluang untuk mengubah aturan karena kondisi sekarang sudah jauh berbeda.”

Baca juga: Kadisnaker: UMP Pasti Lebih Tinggi dari Tahun Ini, Bali Tunggu Permenaker Tetapkan UMP 2026

Perbandingan UMP Bali dan DKI Jakarta 2021–2025

Menjelang penetapan UMP 2026, terlihat jelas perbedaan dinamika upah minimum antara Bali dan DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir.

Tabel Perbandingan UMP 2021–2025

Dinamika Dua Provinsi

1. Bali

UMP Bali cenderung naik perlahan terutama pada masa pemulihan pariwisata.

Bahkan pada 2025, UMP tidak naik karena hasil perhitungan PP 51/2023 berada di bawah batas penyesuaian minimum.

2. DKI Jakarta

Sebaliknya, UMP Jakarta bergerak lebih agresif. Kenaikan terbesar terjadi pada 2025 yang mencapai hampir 8 persen, dipengaruhi tekanan inflasi dan kebutuhan hidup kota metropolitan.

Formula Baru Diprediksi Mengangkat UMP

Dengan perubahan aturan pasca putusan MK, baik Bali maupun Jakarta berpeluang mengalami penyesuaian UMP yang lebih besar untuk 2026 karena:

 • KHL kembali menjadi dasar kuat
 • Biaya hidup meningkat
 • Sektor ekonomi mulai pulih

Pemerintah memastikan seluruh proses akan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan Dewan Pengupahan daerah.

“Dengan formula baru, kita ingin perlindungan pekerja lebih optimal tanpa mengurangi ruang usaha untuk bertumbuh,” kata Menaker.

UMP 2026 akan menjadi yang pertama menggunakan aturan baru, dan menjadi tolok ukur arah kebijakan pengupahan nasional ke depan. (*)

Berita lainnya di UMP Bali