4 Orang Resmi Dilaporkan, Polda Selidiki Kasus Kericuhan Paruman Agung Desa Bugbug Bali

"Kemarin agenda sesuai tahapan, penetapan kelihan desa adat dan prajuru desa adat. Kejadian kemarin (ricuh) sebenarnya saat sudah selesai dibacakan dan ditetapkan oleh paruman agung. Tidak ada peserta paruman tidak setuju sehingga disahkan, lalu ada pihak merusak dan mereka warga di luar ikut paruman," jelasnya. (ian)

Keputusan Paruman Terlalu Dini

Sebelumnya seorang tokoh warga Desa Bugbug I Gede Putra Arnawa menyebutkan, agenda penetapan Kelian Desa Adat itu tidak sah dan bahkan sudah dilarang pengenter desa.

"Proses ini (ngadegang kelihan), proses aneh dan ajaib. Pararem belum ada, tapi tahapan sudah dilaksanakan, entah apa ukurannya," ungkapnya, Senin 22 September 2025.

Bahkan dikatakannya MDA telah melarang, karena rangkaian tahapan penetapan kelihan desa adat itu rentan akan konflik. Menurutnya ada penolakan yang kuat dari krama.

"Terkait sah atau tidaknya suatu hasil paruman, nilai dasar semua harus sepakat. Harus ada minimal syarat tertentu dan dihadiri oleh mereka yang berhak punya suara saat paruman," jelasnya.

Menurutnya saat paruman agung itu, yang hadir justru ibu-ibu dan remaja. 

Padahal sesuai awig-awig, paruman dihadiri kepala keluarga yang memiliki kewenangan hingga bisa tercapai musyawarah dan mufakat.

"Warga yang hadir justru orang-orang yang tidak merepresentatifkan masyarakat adat. Serta setau saya paruman sudah dibubarkan setengah jalan oleh aparat, tapi keputusan juga dipaksakan dan dibacakan tanpa pihak partisipan," jelasnya.

Baginya musyawarah dan mufakat, setiap orang yang hadir dalam paruman memiliki posisi yang sama untuk utarakan perspektif masing-masing. 

"Menurut saya keputusan paruman itu terlalu dini. Bahkan yang saya tau, paruman itu telah dibubarkan aparat penegak hukum, karena ditenggarai rentan munculkan kekacauan," jelasnya. (mit)

Kumpulan Artikel Bali