NUNGGAK Pajak Banyak Hotel dan Restoran di Nusa Penida, Keputusan Proyek Lift Kaca Pekan Depan!

TRIBUN-BALI.COM  – Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Menurutnya, masih banyak hotel dan restoran di kawasan tersebut yang belum melunasi kewajiban PHR. 

“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari keuangan (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan retribusi lebih maksimal,” ujar Gde Anom, Rabu (5/11).

Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp200 juta bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk operasional petugas di lapangan agar dapat lebih optimal melakukan penagihan langsung.

“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Baca juga: WARUNG Gede Ropa Hancur Ditimpa Longsor, Usai Diguyur Hujan Seharian, Kerugian Ditaksir Rp25 Juta!

Baca juga: PECAT Tidak Hormat Bisa Diterima Oknum Petugas BNNK Buleleng yang Malah Pakai Narkoba !

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak dan memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan daerah.

Untuk diketahui, target PHR di Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 mencapai Rp 100,2 miliar. Sementara realisasi tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 94,6 miliar lebih. 

Sementara itu, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali masih melakukan pendalaman terkait izin pembangunan proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. 

Ketika ditemui, Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha mengatakan, hasil kajian terhadap proyek pembangunan lift kaca telah dirampungkan dan akan dibahas dalam rapat internal tertutup.

Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap proyek yang dinilai melanggar berbagai ketentuan tata ruang dan keselamatan.

“Jadi kajian dari Pansus TRAP hari ini (kemarin) kita clear kan. Pansus rapat internal tertutup terkait rencana pengambilan keputusan yang sudah kita datangi di wilayah Nusa Penida, khususnya di Desa Bunga Mekar,” ucap Supartha, Rabu (5/11). 

Menurut Supartha, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, proyek lift kaca tersebut ternyata memiliki tingkat risiko tinggi karena dibangun di tebing setinggi hampir 200 meter.

Namun, izin yang diajukan oleh pihak pengembang ke sistem OSS tercatat sebagai bangunan berisiko rendah sehingga perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

“Pada waktu kita evaluasi lapangan, sidak itu ternyata berisiko tinggi. Karena itu kan tebing 180 meter, hampir 200 meter, sama dengan di sebelahnya yang dipakai bungee jumping. Mengapa ada perbedaan pengajuan OSS itu dari pemohonnya seperti itu? Karena kalau berisiko rendah itu kewenangannya di kabupaten, Tetapi faktanya, itu jelas berisiko tinggi,” tegasnya.

Dari hasil pengecekan lapangan, Pansus menemukan sejumlah izin yang diklaim telah dimiliki pengembang ternyata belum lengkap. “Waktu kami datang ke lapangan, kami cek izin-izin. Ternyata tidak ada, masih bolong-bolong, belum semua keluar,” katanya.