Koster Petakan Masyarakat dan Dunia Usaha yang Terdampak Covid-19, Serta Sumber Bantuannya

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster kini sudah mulai membicarakan program pemulihan dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Usai melakukan rapat dengan Tim Percepatan Pemulihan Dampak Covid-19 di rumah jabatannya, Koster menjelaskan bahwa upaya pemulihan ekonomi ini dilakukan di masyarakat dan dunia usaha.

Dirinya mengaku bahwa saat ini sedang memetakan di mana saja masyarakat yang terdampak Covid-19, berapa jumlahnya dan dengan nama serta alamat yang jelas.

Ia juga mengaku sedang mendata sumber yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak tersebut.

• Eks Promotor Chris John Bantu Warga Terdampak Covid-19 di Bali, Kali Ini Bantu 400 KK di Badung

• 103 Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2020 Ditunda, Dinas PUPR Perkim Bangli Akan Konsultasi ke Pusat

Menurut Koster, masyarakat dipetakan berdasarkan program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pertama yakni masyarakat dipetakan berdasarkan sebagai menerima program dari pemerintah pusat berupa program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Sosial.

Kedua program ini, kata Koster, dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Selain itu kedua program itu, ada pula program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI berupa program Kartu Prakerja.

"Semua ini sedang dihitung berapa kapasitasnya yang terjangkau untuk Bali. Nanti kekurangannya akan kita programkan dari daerah," kata dia saat konferensi pers di rumah jabatannya, Senin (13/4/2020).

Dirinya menyebutkan, masyarakat yang belum terjangkau dari program di pemerintah pusat itu  akan dibantu dengan menggunakan dana desa.

Selain melalui dana desa, upaya itu juga akan dilakukan melalui dana desa adat.

"Itu (dana desa adat) akan kita pakai juga, karena desa adat sudah menerima uang dari ABPD provinsi sebesar Rp 300 juta sekalian kita gunakan untuk penanganan Covid-19 ini," tuturnya.

Selanjutnya jika masih diperlukan, selain dari dana desa dan dana desa adat, pihaknya juga akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali untuk kebutuhan dasar sembako.

"Itu sedang dihitung, saya kira dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya ini sehingga dengan demikian untuk jangka tiga bulan ke depan kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19 ini," tuturnya.