Jadwal Pemungutan Suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Berikut Tanggal Tahapannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan aturan teknis menyangkut Pilkada 2020 berupa Peraturan KPU (PKPU).

NET
Ilustrasi Pilkada serentak 

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah bersepakat menetapkan jadwal Pilkada serentak tahun 2020.

Pemungutan suara di 270 daerah dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Jadwal Pilkada serentak 2020 ini diundur tiga bulan dari semula 23 September 2020. Penundaan ini dilakukan mengingat pandemi virus Corona 2019 atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan aturan teknis menyangkut Pilkada 2020 berupa Peraturan KPU (PKPU).

Kematian George Floyd Timbulkan Kerusuhan, Sudah Meluas Hampir ke Seluruh AS

Antrean Calon Penumpang Mengular saat Isi cekdiri.baliprov.go.id di Terminal Sritanjung Banyuwangi

Ini Alasan Pemain Bali United Leonard Tupamahu Tetap Tinggal di Bali Saat Pandemi Covid-19

Isi PKPU menyesuaikan dengan Perppu adalah terkait tahapan, program dan jadwal Pilkada.

Penyesuaian terutama terkait dengan hari pemungutan suara Pilkada menjadi 9 Desember 2020.

"Hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Dengan catatan, sebagaimana pasal 201A ayat 3 Perppu 2 Tahun 2020, dalam hal pemungutan suara serentak Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A," ujar Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang membacakan isi draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal, pada Uji Publik PKPU, dikutip Wartakotalive.com dari situs kpu.go.id.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 mengubah UU Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Pasal 3 Perppu berbunyi, “Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut:”

Pasal 201A ayat 1 berbunyi ,"Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)."

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," demikian bunyi Pasal 201A ayat 2.

Ayat 3 berbunyi, "Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A."

Bocoran Spesifikasi iPhone 12, Hadir Dalam 4 Model dan Mendukung Konektivitas 5G

Berikut Berbagai Manfaat Durian untuk Kesehatan hingga Diijuluki Raja Buah

Pisces Tampak Gelisah, Capricorn Memberi Janji Kosong, Ini Ramalan Zodiak Cinta 31 Mei 2020

Mendagri Tito Karnavian: Pilkada 9 Desember Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved