Merasa Dirugikan, Puluhan Tenaga Harian Lepas DLH Buleleng Ngadu ke Dewan

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Puluhan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7/2020).

Mereka datang untuk mengadu terkait sejumlah kebijakan Kepala DLH Buleleng, yang dinilai cukup merugikan pihaknya.

Seperti yang diungkapkan oleh Gede Suardika. Pria yang bekerja sebagai sopir truk sampah di DLH Buleleng, menyebut, sejak adanya pandemi Covid-19 ini, sejumlah tenaga harian lepas yang bertugas mengangkut sampah diliburkan selama dua hari dalam sebulan.

Hal ini lantas dinilai cukup berdampak pada penghasilannya.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, Suardika menyebut, dalam sehari ia menerima upah sebesar Rp 70 ribu, atau Rp 2.1 juta dalam sebulan.

• Jimbarwana Legend Tekuk Badung Lingsir, Manila FC Raih Kemenangan Perdana di Masa New Normal

• AS & Inggris Meradang, Tuding Rusia Lakukan Pengembangan Senjata Anti-Satelit Berbasis Luar Angkasa

• BREAKING NEWS - Swalayan Rahayu Terbakar, PMK Jembrana Kerahkan 4 Armada Pemadam Kebakaran

Namun dengan adanya kebijakan meliburkan tenaga harian lepas selama dua hari dalam sebulan, upah yang ia terima pun praktis kini menjadi berkurang. Sehingga upah yang ia terima dalam sebulan hanya Rp 1.96 juta.

"Kalau saya sebagai sopir arm roll, diupah Rp 70 ribu per hari. Sementara tenaga yang mengangkut sampah hanya Rp 45 ribu. Kami merasa dengan adanya kebijakan meliburkan kami selama dua hari dalam sebulan ini, sangat merugikan kami, karena penghasilannya jadi berkurang," keluhnya.

Suardika pun mengaku sudah berupaya menyampaikan keluhannya ini dengan Kadis DLH Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, sekitar tiga bulan yang lalu.

Namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya.

"Pak Kadis awalnya mengaku kami terpaksa diliburkan dua hari dalam sebulan, karena masalah anggaran. Namun setelah kami menyampaikan keberatan, Kadis mengaku akan segera dirapatkan kembali. Nyatanya hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Jadi sekarang kami memilih untuk mesadu (mengadu) ke DPRD. Dengan harapan agar kami bisa bekerja full dalam sebulan," ucapnya.

Selain mengeluh diliburkan dua hari dalam sebulan, Suardika juga menyebut selama bekerja, ia mengalami sejumlah kendala.

Seperti truk yang sering mogok akibat jarang diservis.

• Bupati Jember Dimakzulkan DPRD Karena Sudah Tak Diinginkan, Faida : Tidak Semudah Itu

Bahkan, ia jiga harus menalangi biaya tambal ban, apabila ban truk bocor saat bekerja.

"Dulu, setiap bulan truk rutin diservis. Tapi sekarang, kalau sudah rusak baru diservis. jadi truk yang saya bawa itu sering mogok di tengah jalan. Kemudian kalau bannya bocor, harus ditalangi dulu pakai uang pribadi. Digantinya lama," ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku akan segera mendiskusikan hal ini dengan Kepala DLH Buleleng, untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diberikan selama ini kepada para tenaga harian lepas di DLH Buleleng.