Breaking News:

Merasa Dirugikan, Puluhan Tenaga Harian Lepas DLH Buleleng Ngadu ke Dewan

Puluhan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7/2020).

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Puluhan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Puluhan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7/2020).

Mereka datang untuk mengadu terkait sejumlah kebijakan Kepala DLH Buleleng, yang dinilai cukup merugikan pihaknya.

Seperti yang diungkapkan oleh Gede Suardika. Pria yang bekerja sebagai sopir truk sampah di DLH Buleleng, menyebut, sejak adanya pandemi Covid-19 ini, sejumlah tenaga harian lepas yang bertugas mengangkut sampah diliburkan selama dua hari dalam sebulan.

Hal ini lantas dinilai cukup berdampak pada penghasilannya.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, Suardika menyebut, dalam sehari ia menerima upah sebesar Rp 70 ribu, atau Rp 2.1 juta dalam sebulan.

Jimbarwana Legend Tekuk Badung Lingsir, Manila FC Raih Kemenangan Perdana di Masa New Normal

AS & Inggris Meradang, Tuding Rusia Lakukan Pengembangan Senjata Anti-Satelit Berbasis Luar Angkasa

BREAKING NEWS - Swalayan Rahayu Terbakar, PMK Jembrana Kerahkan 4 Armada Pemadam Kebakaran

Namun dengan adanya kebijakan meliburkan tenaga harian lepas selama dua hari dalam sebulan, upah yang ia terima pun praktis kini menjadi berkurang. Sehingga upah yang ia terima dalam sebulan hanya Rp 1.96 juta.

"Kalau saya sebagai sopir arm roll, diupah Rp 70 ribu per hari. Sementara tenaga yang mengangkut sampah hanya Rp 45 ribu. Kami merasa dengan adanya kebijakan meliburkan kami selama dua hari dalam sebulan ini, sangat merugikan kami, karena penghasilannya jadi berkurang," keluhnya.

Suardika pun mengaku sudah berupaya menyampaikan keluhannya ini dengan Kadis DLH Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, sekitar tiga bulan yang lalu.

Namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya.

"Pak Kadis awalnya mengaku kami terpaksa diliburkan dua hari dalam sebulan, karena masalah anggaran. Namun setelah kami menyampaikan keberatan, Kadis mengaku akan segera dirapatkan kembali. Nyatanya hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Jadi sekarang kami memilih untuk mesadu (mengadu) ke DPRD. Dengan harapan agar kami bisa bekerja full dalam sebulan," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved