Ekonomi Anjlok, Koordinator Staf Khusus Presiden: Bali Perlu Seimbangkan Antara Gas dan Rem

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, AAGN Ari Dwipayana, melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, didampingi  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Jayasabha, Denpasar, Minggu  6 September 2020.

Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian Pandemi Covid-19 sebagai prioritas.

 Namun demikian, upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak “gas dan rem” dengan takaran yang tepat.

• Glodon dan Tunas Jaya Sanur Terapkan BIM Cubicost Dalam Proyek Pasar Umum Gianyar

• BPK RI Bakal Periksa Anggaran Penanganan Covid-19 Pemprov Bali

• Cerita Komisioner Komnas HAM Mengenang Cara Almarhum Munir Tuntaskan Persoalan Kaum Tertindas

Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan.

Ari Dwipayana memastikan bahwa Presiden  Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, memberikan perhatian khusus bagi penanganan  kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 di Provinsi Bali.

Lebih jauh, Ari Dwipayana menyampaikan, dalam hal penanganan krisis kesehatan, berdasarkan data pada Sabtu, 5 September 2020,  menunjukkan angka Positive Rate di Bali sebesar  17,2 persen atau  masih berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3 persen.

Sedangkan Case Fatality Rate  Bali (CFR) 1,6 persen juga dibawah rata-rata nasional sebesar 4,2 persen.

Sementara  angka Case Recovery Rate (CRR)  Bali  mencapai 81,1 persen atau lebih tinggi, dibandingkan  angka rata-rata nasional sebesar  70,6 persen.

 Terkait angka sembuh,  Bali ada diperingkat 9.

"Walaupun dari angka-angka  yang ada, Bali masih lebih baik dari rata-raata nasional," tegas Ari Dwipayana, dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Senin (7/9/2020).

Ia mengingatkan bahwa kemampuan Bali untuk melandaikan kurva Covid-19, akan menentukkan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam.

Perhatian khusus diberikan pemerintah pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir.

Pada kuartal I tahun 2020, saat ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi ( minus 1,14 persen).

• Pakai Busana Celuluk saat Sosialisasi, Wakapolres Jembrana Minta Masyarakat Taat Protokol Kesehatan

• Lakukan Promosi Pariwisata di Tengah Pandemi, Dispar Badung Mengaku Gunakan Youtuber

• Buka Workshop Melalui Webinar, Wabup Suiasa Ajak Generasi Muda Lestarikan Bahasa dan Aksara Bali

 Kemudian  pada kuartal II saat perekonomian nasional terkontraksi (minus 5,32 persen),  perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam  dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia yaitu (minus 10,98 persen).

Selain Bali, tercatat ada lima provinsi lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam.

Diantaranya Provinsi DKI Jakarta (minus 8,22 persen), Provinsi Banten (minus 7,40 persen), Provinsi DI Yogyakarta (minus 6,74 persen), Provinsi Kepulauan Riau ( minus 6,66 persen), Provinsi Jawa Barat ( minus 5,98 persen).

Ari Dwipayana menegaskan bahwa posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia, serta  hub utama pariwisata Indonesia membuat penanganan Covid-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak. Anjloknya ekonomi Bali berdampak pada daerah-daerah lain.

Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali.   

Secara keseluruhan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019 mengalami penurunan minus 89,12 persen, atau 159 ribu lebih pada Juli 2020.

"Sedangkan pada Juli 2019 mencapai 1.4 juta lebih," sebutnya.

Jumlah kunjungan wisman Januari-Juli 2020 menurun 64,64 persen dibanding Januari-Juli 2019.

Perkembangan tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2020 mencapai rata-rata 28,07 persen atau turun 28,66 poin dibandingkan TPK Juli 2019 sebesar 56,73 persen. 

Begitu juga penerbangan domestik Juli 2020 dibandingkan Juli 2019 mengalami penurunan 79,58 persen.

"Karena itu kesiapan Bali untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata sangat penting, dan strategis maknanya bagi mengeliatnya kembali sektor pariwisata di daerah lain di Indonesia," tegasnya.

Berbagai persiapan untuk  memulihkan kepercayaaan dan  membuat wisatawan  merasa aman untuk datang ke Bali kembali sangat diperlukan.

Ari Dwipayana mengingatkan  berdasarkan hasil survei, terlihat jelas masih adanya kekhawatiran di kalangan kelas menengah  untuk bepergian, berbelanja dan berwisata. 

Mereka enggan berwisata karena merasa tidak aman dan khawatir tertular Covid-19.

Hal ini menjadi pekerjaan  rumah  bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan juga pelaku industri pariwisata untuk membangun safe travel. 

Sebagian besar wisatawan domestik yang akan ke Bali, pasti memakai moda transportasi udara. Maka perlu diyakinkan bahwa penggunaan transportasi udara aman dari Covid-19.

"Begitu juga dengan semua unsur pendukung kegiatan pariwisata harus dipastikan aman dari Covid-19," tegasnya.

Transportasi, hotel dan destinasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga wisatawan merasa aman untuk berkunjung ke Bali.    

Semua pelaku pariwisata harus menekankan kesehatan dan keamanan wisatawan menjadi prioritas. Protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (Clean, Healty, Safety, Environment/CHSE) di hotel, area fasilitas umum, transportasi  serta destinasi wisata harus betul-betul berjalan.

 "Pemerintah Provinsi Bali juga perlu terus melakukan simulasi, pengecekan dan supervisi agar kegiatan wisata berjalan sesuai protokol kesehatan," imbuh pria asli Puri Kauhan Ubud ini.

Dalam pertemuan tersebut, AAGN Ari Dwipayana mendiskusikan terkait program-program yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan pariwisata Bali, mulai dari hibah pariwisata, memperbanyak MICE maupun program insentif untuk wisatawan berkunjung ke Bali. 

Selain itu Ari Dwipayana menyerahkan secara simbolis enam ratus ribu (600.000) masker bantuan dari  pemerintah pusat  kepada Pemprov Bali untuk memasifkan kampanye penggunaan masker sebagai bagian upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Selanjutnya  enam ratus  ribu masker tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan.(*)