Corona di Bali

Jangan Sampai Muncul Klaster Covid-19 Pilkada 2020, Forkopimda Tabanan Bahas Prokes Saat Kampanye

Jajaran Forkopimda Tabanan, Bali, menggelar rapat koordinasi membahas penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada 2020

Dok Tabanan
Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Tabanan melalui video conference, Jumat (18/9/2020). Dalam rapat tersebut membahas mengenai penegakan hukum protokol kesehatan di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai dengan instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Tabanan, Bali, menggelar rapat koordinasi melalui video conference, Jumat (18/9/2020).

Dalam rapat yang langsung diikuti Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti ini, membahas penegakan hukum protokol kesehatan di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Eka dalam rakor tersebut menegaskan agar semua unsur terkait, baik jajaran OPD, Forkopimda, DPRD, Bawaslu, dan KPU di Kabupaten Tabanan serta para paslon, menjaga kekompakan dan komitmen dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Sekarang kita tinggal jaga kekompakan dan komitmen dalam menghadapi Pilkada 2020 yang bersamaan dengan adanya pandemi. Artinya dalam Pilkada 2020 ini kita diuji dengan adanya kasus pandemi ini, di satu sisi kita harus menjalankan pesta demokrasi sesuai amanah undang-undang. Tentunya juga kita harus tetap dalam situasi menjaga keselamatan masyarakat," pesan Bupati Eka.

Menurutnya, keselamatan masyarakat sangatlah penting.

Sehingga, ia sangat berharap Pilkada 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Satu Pasien Probable Covid-19 di Jembrana Meninggal Dunia

2 Pasien Covid-19 di Karangasem Meninggal Dunia

Kawasan Kumuh di Tabanan Mencapai 116 Hektar, Kecamatan Kediri Terluas

"Jangan sampai juga seperti di daerah-daerah lain yang terjadi kerusuhan karena kurangnya komitmen masing-masing calon dan tentunya saya harapkan itu tidak terjadi di Tabanan," imbuhnya.

Bupati Eka juga meminta kepada seluruh unsur terkait agar betul-betul menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan sampai ke tingkat bawah.

"Mohon ini untuk disosialisasikan lagi sampai ke bawah agar mereka semua ikut mengawal. Jangan sampai pada saat hari pencoblosan terjadi hal yang tidak kita harapkan. Ini sangat penting, karena bukan hanya masyarakat yang sering lupa, kadang-kadang dari kita dan juga unsur-unsur politisi banyak yang sering lupa dalam menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa, mengatakan, tentu saat melakukan kampanye akan menimbulkan akses yang luar biasa, sehingga harus dikawal dalam penerapan protokol kesehatannya.

Ia mengimbau, interaksi tersebut tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung dalam masa kampanye.

Ia menjelaskan, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam kampanye, terutama media daring dan media sosialisasi.

Dirut RS PTN Unud Khawatir Muncul Klaster Baru Covid-19 Saat Kampanye Pilkada 2020

16 Orang Terjaring Operasi Yustisi Covid-19 di Denpasar, Bayar Denda Rp 100 Ribu

Tips Bagi Penderita Lupus Selama Pandemi Covid-19

"Jadi yang penting di sini adalah seluruh kegiatan kampanye, metode kampanye yang dulu pernah ada waktu situasi normal itu masih kita tetap bisa laksanakan, namun ada beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan sesuai dengan peraturan yang mengacu protokol kesehatan Covid-19," tegasnya.

Disinggung mengenai rapat terbuka saat masa kampanye mendatang, Weda Subawa menyatakan sesuai PKPU 10 Tahun 2020, rapat umum masih dimungkinan dengan jumlah peserta maksimal 100 orang dengan mengatur jarak minimal 1 meter per orang.

"Iya, jadi pertemuan terbuka maksimal 100 orang, baik itu konser musik atau pentas budaya semua diatur jumlah pesertanya. Tapi, saat ini Pemerintah Tabanan kan menutup lapangan dan lainnya, sehingga artinya tak ada izin dari Bupati Tabanan," jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, menambahkan, penetapan paslon akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 nanti.

Dalam Pilkada 2020 ini, pihaknya mengaku telah menyiapkan personel-personel yang akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan datang.

"Di tingkat desa kami sudah membentuk badan pengawas. Kami dari bawaslu sudah siap akan mengawasi pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Berita Terkait :#Corona di Bali
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved