Breaking News:

Organisasi Kepemudaan di Buleleng Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja, 7 Hal Ini Jadi Sorotan

Aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin lalu, terus dilakukan oleh sejumlah

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Organisasi Kepemudaan di Buleleng saat melakukan aksi damai, menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kantor DPRD Buleleng, Jumat (9/10/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin lalu, terus dilakukan oleh sejumlah kalangan.

Di Buleleng, aksi penolakan dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan di Buleleng. Mereka terpantau mendatangi kantor DPRD Buleleng, pada Jumat (9/10/2020). 

Kedatangan Organisasi Kepemudaan yang terdiri dari HMI Cabang Singaraja, PC KMHDI Buleleng, PC IMM Buleleng, dan PCPMII Buleleng ini diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, didampingi Tim Ahli DPRD Buleleng Wayan Rideng di ruang kerjanya.

Bersama 9 Provinsi Lain, Bali Diberi Perhatian Khusus oleh Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid

3 Kecelakaan Terjadi di Wilayah Denpasar 9 Oktober 2020, 4 Korban Alami Luka Ringan

Dukung Pilkada Sehat dan Berbudaya, SAPAMA Center Gelar Seri Diskusi Online

Aksi penolakan dilakukan oleh pihaknya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Aksi Bayu Angga Saputra mengatakan, pihaknya menilai bahwa perancangan UU yang disahkan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada.

Maka dengan itu, pihaknya menolak dengan keras pengesahan UU tersebut.

"Kami rasa tidak etis hal itu ditetapkan di masa pandemi. Dan seakan-akan kucing-kucingan dengan kami semua. Drafnya sampai sekarang juga belum turun, sehingga kami menilai DPR RI dan pemerintah sebenarnya belum siap untuk mengesahkan UU tersebut,” ucapnya.

Update Covid-19 di Denpasar 9 Oktober 2020, Kasus Sembuh Bertambah 34 Orang

2.547 Kasus di Badung Per Oktober, Dinkes Badung Imbau Masyarakat Waspadai DBD

BREAKING NEWS - Kuta Selatan Diguncang Gempabumi Tektonik M=3,7

Angga Saputra juga menyebut, dalam aksi ini ada tujuh poin yang menjadi tuntutan pihaknya.

Pertama, menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah RI karena dianggap tidak melibatkan partisipasi publik dan telah mencederai prinsip demokrasi.

Kedua, pihaknya menilai DRI RI gagal menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan suara rakyat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved