Ketua DPRD Badung Sebut RAPBD 2021 Turun 40 Persen Dibanding APBD 2020
Ketua DPRD Kabupaten Badung mengatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan RAPBD tahun 2021.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 sudah diserahkan ke DPRD Badung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, Selasa (20/10/2020).
Namun pada RAPBD menurun 40 persen dari APBD Badung tahun 2020.
Penyerahan RAPBD itu dilakukan di Ruang pimpinan dewan di Gedung DPRD Kabupaten Badung. RAPBD tahun 2021 diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi wakilnya I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.
Ketua DPRD Kabupaten Badung mengatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan RAPBD tahun 2021.
Baca juga: Mengenal Beberapa Gejala dan Jenis Gangguan Tidur atau Insomnia, Apa Saja?
Baca juga: Setiap 100 Ribu Penduduk, Ada 250 Kasus Covid-19 di Bali
Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Pelinggih dan Penyengker Pura Maksan Kancing Gumi di Desa Ababi Karangasem
"Ini sudah sesuai dengan makanisme, sehingga kami punya waktu cukup untuk melakukan pembahasan," ujar Parwata.
Pihaknya mengatakan di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang baik legislatif dan eksekutif sepakat membuat APBD yang rasional dan riil.
Namun tetap mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Jadi segala kepentingan masyarakat tetap diakomodir dalam RAPBD tersebut," tegas politisi PDI Perjuangan asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu.
Parwata juga mengatakan, jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020, terjadi penurunan sekitar 40 persen.
RAPBD tahun 2021 sekitar Rp 4,3 triliun namun APBD 2020 sebelumnya Rp 6,3 triliun, jadi hampir 40 persen penurunannya.
" Jadi pada RAPBD tahun 2021, tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," jelasnya.
Dikatakan dalam rancangan itu, yang mengacu pada KUA PPAS yakni Rp 4,3 triliun.
Kemudian untuk sumber-sumber pendapatan lainnya akan koordinasikan lebih lanjut dengan Tim Anggan Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar).
Disinggung optimis dengan angka Rp 4,3 triliun di tengah pandemi Covid-19, Parwata menyebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.
Baca juga: Proses Tukar Guling Lahan Pengganti Bagi Sejumlah Korban Bencana di Banjar Bantas Bangli Masih Macet
Baca juga: Bali dan Pati Jadi Tuan Rumah Kursus Pelatih Lisensi B, Ini Nama-nama Pelatih yang Jadi Peserta
Baca juga: Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada, Ini Penegasan KPK
“Masih kita diskusikan,” tandasnya.
