Jelang Pilkada Serentak 2020, Polres Badung Gelar Deklarasi Damai dan Menolak Tindakan Anarkis

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Polres Badung menggelar deklarasi damai dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di ruang Ayodya Baliroom Hotel Made Bali jalan Raya Sempidi No 41, Badung, Bali, Selasa, (27/10/2020).

Deklarasi dilaksanakan sebagai upaya menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang aman dan menolak kegiatan anarkis.

Deklarasi Cinta Damai Dan Monolak Tindakan Anarkis Menjelang Pilkada Badung Tahun 2020 itu diikuti oleh Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung I Nyoman Suendi mewakili (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, Dandim 1611 Badung kolonel Inf. I Made Alit Yudana, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, SIK, Kajari Badung I Ketut Maha Agung, SH, MH, Wakil Kepala DPRD Badung I Wayan Suyasa, SH, Serikat Pekerja Badung, Ketua FKUB, Ketua Majelis Madya kabupaten Badung, seluruh Ketua Majelis Alit, para Bendesa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh perwakilan mahasiswa diwilayah hukum Polres Badung.

Baca juga: Atap Bale Dangin di Tabanan Dilalap Si Jago Merah, Made Wirya Merugi Rp 150 Juta

Baca juga: Ops Yustisi Sasar Dua Pasar di Kuta, Enam Orang Terjaring Razia Gabungan

Baca juga: Sudah Gaji Dipotong Sampai 75 Persen, Kini Banyak Karyawan Hotel di Bali di-PHK

Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, SIK mengatakan Prokol Kesehatan menjadi fokus utama dalam mengamankan Pilkada Badung 2020. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid -19.

Terkait dengan Pemilu kali ini, pihaknya menginginkan adanya kedamaian.

Sehingga masyarakat dalam merayakan pesta demokrasi tetap berjalan dengan jujur, adil, tranparan dan menyejukan.

"Ketika tau demokrasi di buka, demokrasi indoesia berubah bentuk menjadi benar-benar bebas berdemokrasi. Sehingga menuju kehidupan demokrasi yang sangat maju, meskipun masih ada di beberapa yang perlu perbaikan-perbaikan," tuturnya.

Baca juga: Sampah Kiriman justru Jadi Berkah Bagi Warga Pesisir Pantai Balian Jembrana

Baca juga: Bupati Mahayastra Lantik 166 Pejabat 

Baca juga: Lama Menduda, Gading Marten Kesulitan Dapat Pasangan Setelah Bercerai dari Gisel

Ia berharap semoga Demokrasi yang dilaksanakan nanti yakni sesuai dengan tujuannya yakni demokrasi yang membawa kesejahtraan bukan membawa kerusakan.

"Menyampaikan pendapat sah-sah saja menurut Undang-undang, namun juga harus menghargai hak-hak orang lain, yang perlu mendapat perlindungan," pesannya.

Ia mengajak masyarakat, didalam menyampaikan pendapat, agar dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahkan jika ada yang merusak inilah yang perlu mendapat perhatian.

Sebagai aparat Polri dirinya mengharapkan kabupaten Badung tetap menjadi kabupaten yang memiliki nilai-nilai kebaikan untuk tidak mudah terprovokasi, terhasut, dari media sosial yang belum tentu kebenarannya.

"Saya percaya Bali, khususnya kabupaten Badung terbangun bukan dari budaya kekerasan yang mudah terprovokasi, namun dibangun dari masyarakat berbudaya dengan adat istiadatnya yang adi luhung warisan para leluhur," jelasnya.

Baca juga: 23 Negara Buka Lapangan Kerja, Puluhan Warga Gianyar Ingin Berangkat ke Luar Negeri

Baca juga: Suka Menyembunyikan Sampah di Laci atau Menumpuk Pakaian Kotor? Beginilah Penjelasan Kepribadianmu

"Mari kita pelihara taksu yang dimiliki Bali itu dengan tetap ajeg menyame braya, seguluk, segilik, selulung sebayan taka, paras paros sarpenaya (saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong seperti yang ada didalam ajaran Tatwam Asi)," bebernya kembali

Pada acara tersebut dilaksanakan pembacaan deklarasi damai oleh salah satu tokoh masyarakat, yang diikuti komponen masyarakat dan disaksikan oleh para pejabat lainnya.

"Deklarasi ini kami laksanakan agar semua aparat yang berwenang didaerahnya ikut melaksanakan deklarasi damai untuk agar tidak ada warganya yang berprilaku anarkis. Jadi mereka juga ikut mengawasi," pungkasnya.(*)