Breaking News:

Pembahasan RAPBD 2021,Dua Fraksi DPRD Tabanan Tolak Poin Belanja Hibah & Penyertaan Modal ke Perusda

dua fraksi yakni Golkar dan Nasdem tetap komitmen menolak dua poin RAPBD Tabanan 2021 yakni belanja hibah dan penyertaan modal terhadap Perusda

Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Suasana Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan untuk membahas RAPBD 2021 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (26/11/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan untuk membahasan RAPBD 2021 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (26/11/2020).

Dalam rapat tersebut tersebut, Banggar menyepakati tiga poin penting diantaranya target PAD 2021, penyertaan modal terhadap Perusda (PDDS), serta penganggaran belanja hibah untuk perputaran perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini.

 Disisi lain, dua fraksi yakni Golkar dan Nasdem tetap komitmen menolak dua poin RAPBD Tabanan 2021 yakni belanja hibah dan penyertaan modal terhadap Perusda Tabanan.

Dengan kesepakatan tersebut, penolakan RAPBD 2021 dari dua fraksi sebelumnya yakni Golkar dan Nasdem otomatis kandas.

Baca juga: Hingga Kini, 184 Hotel dan Restoran di Badung Telah Menerima Dana Hibah Pariwisata dari Pusat

Baca juga: 244 Hotel dan Restoran Segera Terima Stimulus Pariwisata Kota Denpasar Tahap I

Baca juga: Natal dan Tahun Baru Segera Tiba, Mendag Lakukan Rakornas Antisipasi Kecukupan Stok di Daerah

Sehingga peluang untuk kebagian hibah sangat kecil. Mengingat RAPBD 2021 akan diketok palu, Jumat (27/11/2020) besok.

Sesuai data yang diperoleh, postur RAPBD TA. 2021, untuk pendapatan daerah Rp 1,816 T dan belanja sebesar Rp 1,885 T dengan defisit sebesar Rp 69,5 Miliar ditutupi dalam pembiayaan netto sebesar Rp 69,5 Miliar.

 Alokasi belanja pada pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat baik peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui belanja kepada masyarakat untuk penanggulangan covid 19.

Kemudian untuk penyertaan modal kepada PDDS sebesar Rp 6 Miliar sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019.

 Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 Miliiar, sedangkan saat ini baru Rp 4 Miliar diberikan.

Sehingga sisa Rp 6 Miliar dianggarkan pada penganggaran Tahun 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved