Breaking News:

Berita Badung

Buntut Polemik Pilkel di Desa Angantaka, Dewan Minta Tunda Pelantikan Perbekel di Badung

Pimpinan dewan meminta agar polemik yang terjadi pada Pemilihan Perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Buntut Polemik Pilkel di Desa Angantaka, Dewan Minta Tunda Pelantikan Perbekel di Badung 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Pimpinan dewan meminta agar polemik yang terjadi pada Pemilihan Perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali segera diselesaikan oleh pihak panitia.

Jajaran dewan Badung juga menyarankan melaksanakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun jika musyawarah tidak juga menghasilkan kesepakatan Dewan meminta pelantikan Perbekel terpilih di Badung ditunda.

Surat rekomendasi DPRD Badung terkait kisruh Pemilihan Perbekel (Pilkel) Angantaka, resmi dilayangkan ke pihak Eksekutif dan Panitia Pilkel Kabupaten Badung.

Baca juga: Kapolres Badung Akan Tindak Tegas Jika Ada Aksi Massa Terkait Masalah Pilkel di Desa Angantaka

Baca juga: Utamakan Musyawarah Mufakat, Plh Bupati Adi Arnawa Apresiasi Langkah DPRD Badung

Baca juga: Pilkel 13 Desa di Bangli, Kapolres Tak Pungkiri Ada Masyarakat Berkerumun Pasca Mencoblos

Ada sejumlah poin yang yang direkomendasikan bahkan sampai kepada penundaan pelantikan Pilkel serentak yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, ada enam rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Badung mulai dari meminta pemerintah  untuk melakukan musyawarah mufakat hingga penundaan Pilkel jika musyawarah mufakat tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Jadi kata Parwata Pemerintah Badung sebagai penanggung jawab Pilkel melakukan dan mendorong pihak pihak terkait terutama panitia pemilihan calon perbekel, para calon perbekel dan BPD untuk duduk bersama menyelesaikan masalah  Pilkel Angantaka ini secara musyawarah mufakat.

Sebagaimana  diatur  dalam pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati  nomor 30 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian perbekel di mana bupati wajib melakukan musyawarah terhadap sengketa pemilihan perbekel.

“Kita juga mendorong transparansi norma hukum terkait Pilkel sehingga terjadi proses demokrasi yang berkeadilan dengan berpedoman pada peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016."

"Termasuk juga memberikan ruang kepada bupati  selama 30 hari  untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada Pilkel  Angantaka dengan mengedepankan musyawarah mufakat,” ujarnya Jumat 19 Februari 2021

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved