Breaking News:

Berita Bali

Sejahterakan Pembuat Arak Bali, Perpres Mikol di Mata Pedagang dan Pembuat Arak

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Tribun Bali/Rizal Fanany
I Kadek Dharma Apriana menunjukkan arak Bali di Warung Pan Tantri, Sanur, Denpasar, Selasa 23 Feburari 2021. Ia berharap Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal lebih berpihak pada petani- Sejahterakan Pembuat Arak Bali, Perpres Mikol di Mata Pedagang dan Pembuat Arak 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres No 10 Tahun 2021 ini diterbitkan pada 2 Januari 2021 sebagai pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik terbitnya Perpres tersebut karena membuat minuman beralkohol (Mikol) di Bali sah untuk diproduksi dan dikembangkan.

Sementara pemilik warung Pan Tantri, I Kadek Darma Apriana (36) yang berlokasi di Sanur mengapresiasi terbitnya Perpres tersebut.

Namun ia berharap Perpres ini mampu mensejahterakan petani arak Bali.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Pedagang Arak Bali Harap Aturan Berpihak ke Petani Kecil, Bukan Pebisnis Besar

Baca juga: Pemprov Bali Klarifikasi Terkait Larangan Pesta Miras kecuali Arak Bali Saat Natal dan Tahun Baru

Baca juga: Ratusan Liter Tuak di Belimbing Tabanan Diserap per Hari, Dijadikan Bahan Baku Memproduksi Arak Bali

“Saya takutnya, ketika Perpres ini keluar malah jadi tipu-tipu. Karena dengan dibuatkan aturan, dilegalkan, akan banyak persyaratan tertentu harus terpenuhi yang justru membuat ruang gerak petani sempit,” kata lelaki dengan panggilan Unggit ini saat ditemui, Selasa 23 Februari 2021 sore.

Ia mengatakan, semenjak keluarnya Pergub No 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali keberadaannya semakin sulit.

Pedagang arak harus memiliki pabrik, koperasi, izin BPOM, cukai, hingga SIUP minuman beralkohol. Hal itu, menurutnya, malah semakin merugikan masyarakat kecil.

“Pergub yang keluar kemarin menurut kami adalah jebakan, karena yang melanggar akan langsung kena pidana dengan denda yang besar, dan warung akan di-police line,” katanya.

Sementara, sebelum keluarnya Pergub ini, sanksinya hanya sidang tindak pidana ringan.

“Ini warung kecil, ngurus badan hukum, apalagi cukai, akan semakin mahal biayanya. Hal ini juga berimbas pada harga jual,” katanya.

Halaman
1234
Penulis: Putu Supartika
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved