Breaking News:

Berita Buleleng

Lahan 1,7 Hektare di Desa Julah Buleleng Disengketakan hingga Mahkamah Agung,Begini Duduk Perkaranya

Hal ini menyusul kasus sengketa tanah Desa Pakraman Julah Buleleng Nomor  18/G/PTUN-DPS dan 19/G./2020./PTUN-DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kelian Desa Adat Julah, Buleleng, Ketut Sidemen bersama perwakilan warga memperjuangkan hak atas tanah bersama tim advokat di Renon, Denpasar, Bali, Rabu 12 Mei 2021. 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Warga Desa Julah, Buleleng, Bali berharap lahan seluas 1,7 hektare di wilayahnya bisa sah menjadi milik desa adat setempat dan dikelola untuk dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat.

Hal ini menyusul kasus sengketa tanah Desa Pakraman Julah Buleleng Nomor  18/G/PTUN-DPS dan 19/G./2020./PTUN-DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bali, Denpasar yang diumumkan melalui E-Court, Rabu 6 Januari 2021 lalu yang akhirnya diperkuat putusannya oleh PTUN Surabaya.

Putusan tersebut memuat isi amar putusan PTUN yang tetap menolak Gugatan Klaim Sepihak Atas Tanah Desa Julah Buleleng dari I Wayan Darsana dan I Made Sidia melalui Putusan No 89/B/2021/PT TUN Sby No.18/G/2020/PTUN Dps atas nama Penggugat I Made Sidia dan Putusan No 90/B/2021/PT TUN Sby Jo 19/G/2020/PTUN Dps I Wayan Darsana.

"Syukur kepada Tuhan, karena PTUN Surabaya sudah memberikan putusan seadil adilnya. Hal ini memperkuat keberadaan atau eksistensi yang telah bersertifikat pada tahun 2018 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sah milik Desa Pakraman Julah," kata Kuasa Hukum Tergugat, IGN Wira Budiasa Jelantik SH. saat ditemui Tribun Bali di Renon, Denpasar, Bali, Rabu 12 Mei 2021.

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Korupsi LPD Gerokgak Buleleng, Penyidik Kejati Bali Serahkan Berkas 3 Tersangka

Maka dengan demikian klaim gugatan I Wayan Darsana dan I Made Sidia terhadapnya menjadi gugur, meskipun kemudian kedua Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

"Sekarang kita susun kita sempurnakan, karena penggugat mengajukan kasasi, kami memberikan edukasi kepada desa adat jenjang peradilan tidak di sini saja," kata dia

"Kita berharap mahkamah agung memberikan putusan seadil-adilnya menguatkan putusan PTUN Denpasar dan Surabaya biarlah nantinya para hakim-hakim yang mulia di Mahkamah Agung menilai dan menganalisa sendiri produk hukum yang melekat pada Sertifikat tanah yang dihasilkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 tersebut yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Jokowi," jabarnya.

Sementara itu Kelian Desa Adat Julah, Buleleng, Ketut Sidemen berharap yang hasil terbaik dari putusan Kasasi MA nantinya untuk menopang kemakmuran rakyat desa setempat.

"Kami masyarakat Desa Adat julah bersyukur atas penetapan PTUN Denpasar dan Surabaya atas tanah-tanah yang sejatinya milik desa adat, semoga semakin dikuatkan MA dan kami berkomitmen sejak lama bahwa tanah-tanah tersebut memang sepenuhnya dipergunakan untuk menopang kegiatan adat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," kata Ketut Sidemen

Halaman
1234
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved