Berita Tabanan

Dinsos Tabanan Sebut Pemberian Bantuan Adalah Wewenang Pusat, Pemkab Hanya Setor Nama Lewat Sistem

Dinas Sosial Tabanan mengakui pihaknya hanya mengirim data ke pemerintah pusat melalui sistem, kemudian keputusan pemberian bantuan ada di pemerintah

Tribun Bali/Made Prasetya Aryawan
Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan beberapa hari lalu. Dinsos Tabanan Sebut Pemberian Bantuan Wewenang Pusat, Pemkab Hanya Setor Nama Lewat Sistem 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pemerintah saat ini tengah gencar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi.

Namun, di tengah penyaluran tersebut sejumlah warga justru menilai masih ada bantuan yang belum tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Tabanan mengakui pihaknya hanya mengirim data ke pemerintah pusat melalui sistem, kemudian keputusan pemberian bantuan ada di pemerintah pusat.

Menurut informasi yang diperoleh, sejumlah masyarakat kini telah memperoleh bantuan sosial baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), dan kedepannya rencana penyaluran 3.000 paket beras 5 kilogram bagi mereka yang terdampak pandemi namun tak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Program Subsidi Kuota Internet dari Kementerian, Disdik Tabanan Tunggu Launching Kemendikbud

Namun, dalam proses penyalurannya, masih ada warga yang ekonominya jauh di bawah rata-rata namun belum memperoleh bantuan.

Kemudian juga disebutkan sebelumnya warga tersebut menerima bantuan namun datanya justru hilang.

Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan mengakui, pihaknya di pemerintahan kabupaten terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait bantuan sosial.

Mengenai tanggapan bahwa bantuan sosial belum tepat sasaran, Gunawan mengakui sebelumnya hanya menyetorkan data ke pemerintah pusat selanjutnya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.

"Jika ada data yang berkembang di luar DTKS, atau minta BST sudah kita ajukan, hanya saja kembali lagi dapat atau tidaknya bantuan itu keputusan dari pusat.

Kami di dinas sosial tidak ada kewenangan menghilangkan data atau menghapus data, karena DTKS itu sepenuhnya hasil verifikasi pusat dari data yang kami ajukan sepenuhnya," kata Nyoman Gede Gunawan saat dikonfirmasi, Minggu 25 Juli 2021.

Gunawan melanjutkan, beberapa hal yang menjadi penyebab kesalahan data atau data yang kurang valid sehingga penerima bantuan sebelumnya tak mendapatkan bantuan saat ini karena beberapa hal.

Salah satunya adalah kesalahan pada NIK.

NIK biasanya tidak valid ketika dilakukan verifikasi.

"Biasanya NIK yang tidak valid, data yang masuk dari desa pasti kita cover, kita kirim ke pusat, masalah turun atau tidak itu wewenang pusat. Dinsos pun tidak punya wewenang menghilangkan data yang dikirim dari desa," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved