Diiringi Gong, Ratusan Krama Seruduk Kantor MDA Buleleng 

Sanksi diberikan lantaran 11 warga itu telah melakukan protes terhadap proses pemilihan kelian adat dengan cara yang kurang baik.

Sanksi kasepekang pun sejatinya dapat dicabut apabila dalam kurun waktu tertentu, 11 warga itu mau menghaturkan guru piduka. Namun hal tersebut dikatakan Partama ditolak oleh 11 warga tersebut. 

"Cara mereka menyampaikan protes itu tidak bisa ditoleransi oleh krama. Mereka cenderung mengarah pada upaya membuat kerusuhan."

"Sanksi kasepekang ini sebenarnya tidak seram sekali. Sanksi bisa dicabut bila dalam jangka waktu tertentu mereka menghaturkan guru piduka. Tapi mereka menolak melakukan itu dan mengadu ke MDA Bali," terangnya. 

Dengan adanya upaya penolakan atas keputisan MDA Bali itu, Partama menyebut ada beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh Desa Adat Banyuasri.

Seperti tidak terbitnya SK Ngadegang Kelian Adat, hingga terancam tidak mendapatkan dana hibah  dari Pemprov Bali. Namun konsekuensi ini telah diterima oleh pihak krama. 

"Krama sudah menolak melaksanakan keputusan MDA Bali.  Konsekuensinya mungkin ada beberapa proses hubungan antara desa adat ke pemerintah akan terhambat, seperti tidak menerima hibah Rp300 juta setiap tahun."

"Krama sudah menyadari itu dan menerima apapun konsekuensinya demi harkat dan martabat hak otonom desa adat kami," jelasnya. 

Sementara Patengen Madya MDA Buleleng, I Ketut Indrayasa mengatakan, aspirasi ratusan krama Desa Adat Banyuasri ini telah diterima dan akan disampaikan kepada pucuk pimpinan dalam hal ini Ketua MDA Buleleng. "Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada pucuk pimpinan," singkatnya. 

Mengingat saat menyampaikan aspirasi tersebut krama tidak bertemu dengan Ketua hingga Penyarikan MDA Buleleng, krama pun memberikan tenggat waktu hingga satu minggu ke depan.

Krama berharap MDA dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, dan mengundang MDA Buleleng untuk mengikuti paruman di Wantilan Desa Adat Banyuasri. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng