BPBD Bali Butuh Peran Serta Stakeholder Untuk Amankan Bali, Simak Penjelasannya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Dibalik keindahan pariwisata Bali, siapa sangka ternyata terdapat potensi adanya bencana. 

Melalui konferensi pers bencana bulanan perdananya, Kalaksa BPBD Provinsi Bali mengatakan sudah terjadi 245 kejadian selama bulan Februari 2023.

Bencana yang terdiri dari berbagai macam jenis itu, tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota se-Bali dan mengakibatkan kerugian hingga Rp 17,1 miliar.

Sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Bali didukung oleh BPBD Kabupaten dan Kota telah menyiapkan sarana dan prasarana.

Baca juga: Gigitan Anjing Hingga Monyet Capai 392 Kasus di Karangasem, Simak Penjelasannya!

Baca juga: Polres Bangli Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

“Kami memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) serta tim Pusdalops/Rupusdalop yang bertugas 24/7.

Kemudian WRS NewGen, Sirine peringatan dini Tsunami, Gunung Api, Tanah Longsor, CCTV, Radio Komunikasi, kendaraan PB, Pompa Banjir, Alat Urban SAR, perahu karet, Chainsaw, Genset, alat Penerangan, serta tenda dan kelengkapannya,” kata I Made Rentin.

Selain itu, BPBD Provinsi Bali juga menyediakan layanan ambulans untuk masyarakat yang juga dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar dan BPBD Kabupaten Jembrana.

Sebagai upaya pelatihan, Made Rentin juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan simulasi kebencanaan terkait.

Simulasi kebencanaan ini dapat dilakukan secara rutin, setiap tanggal 26 di setiap bulannya, baik di tempat tinggal maupun di kantor.

Mengingat keterbatasannya, Kalaksa BPBD Provinsi Bali juga mengharapkan peran serta Sahabat Tangguh BPBD yang berada di masing-masing wilayah.

Para Sahabat Tangguh BPBD ini dapat mengambil tugas untuk membina kelompok masyarakat dalam menyiapkan diri menghadapi bencana.

Seperti yang terjadi di Rutan Kabupaten Karangasem yang telah melakukan simulasi rutin oleh internal rutan kini simulasinya telah difasilitasi oleh Sahabat Tangguh BPBD Karangasem.

“Pasca gempa di Karangasem, saya didampingi sekretaris BPBD Kabupaten Karangasem menuju Rutan Karangasem dan kebetulan bertemu dengan kepala kantornya.

Ternyata stakeholder di kantor telah melakukan secara teratur dan terkontrol rencana evakuasi, jadi saya menawarkan rencana simulasi rutin dan disetujui kepala kantor,” ujarnya saat konferensi.

Keterbatasan personil dan sumber daya BPBD Provinsi Bali juga membuat mereka belum mampu untuk mengakomodir seluruh instansi di Bali.

Namun, mereka berupaya untuk mulai menyicil instansi untuk didampingi dalam menanggulangi bencana secara perlahan-lahan dan membutuhkan peran serta stakeholder lainnya.

Saat ini, pihak BPBD Provinsi Bali sedang melatih sebanyak 3.000 komponen pariwisata yang terdiri dari hotel-hotel di Bali.

Berdasarkan arahan Gubernur, BPBD Provinsi Bali juga ditargetkan untuk bisa menyasar komponen pariwisata.

Selain pendampingan, hotel-hotel ini akan dibina agar bisa mendapatkan sertifikat penanggulangan bencana.

“Ini merupakan inovasi yang kami miliki di Bali dan memang belum banyak daerah yang melakukan sertifikasi kepada hotel atau tempat pariwisata untuk penanggulangan bencana,” tambahnya.

Data dari Januari hingga Februari menunjukan pencapaian pendampingan sendiri baru di angka 3-4 persen.

Artinya, baru sekitar 81 hotel yang dibina dan itupun merupakan hotel-hotel yang berada di menjadi tempat pelaksanaan event internasional diantaranya GPDRR dan G20.

Selebihnya, progres pembinaan akan terus dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali dan seluruh stakeholder terkait akan bisa mencapai target yang ditetapkan. (*)