Gedung Rp 12 Miliar Bocor Setelah Peresmian, Dewan Klungkung Sebut Pengerjaan Amburadul

TRIBUN-BALI.COM - Komisi II DPRD Klungkung menemukan permasalahan dalam pengerjaan Gedung Perawatan Interna di RSUD Klungkung, Jumat (12/5). Dewan menyebutkan, pengerjaan proyek senilai Rp 12 miliar itu amburadul dan pengawasannya lemah.

Komisi II DPRD Klungkung yang membidangi pembangunan datang datang setelah ramainya sorotan dari berbagai pihak terhadap dak bangunan Gedung Perawatan Interna yang bocor saat hujan deras beberapa waktu lalu.

Padahal gedung yang pengerjaannya dibiayai pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu baru diresmikan pada bulan Maret 2023 lalu. Sampai saat ini, gedung ini belum bisa dimanfaatkan.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Nengah Ariyanta bergegas ke lantai atas. Dewan yang berlatar pendidikan teknik sipil ini mengecek secara detail hasil pengerjaan bangunan. Ia mencari tahu penyebab kebocoran.

Baca juga: Masuki Hari Ke-12, 17 Bacalon DPD RI dan 5 Partai Politik Telah Mendaftar ke KPU Bali

Baca juga: SAKRAL! Tarian Janger Maborbor Tampil Pada HUT Bangli, Penawar Ganasnya Wabah Tahun 1925

"Kalau kami lihat di lapangan, pengerjaan (Gedung Rawat Interna) amburadul. Kelihatan pengawasan proyek ini lemah sehingga kerjanya asal-asalan," ungkap Nengah Ariyanta.

Ia mengungkapkan, kebocoran dak terjadi akibat beton yang tidak kedap air. Kata Ariyanta, air yang menggenang pada beton meresap ke celah beton yang tidak kedap air. Di satu sisi tidak ada saluran pembuangan air. Ia mencurigai pembangunan itu tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Mutu dari bangunan ini diragukan, ada indikasi tidak sesuai spek. Apalagi seharusnya kalau pakai beton K250 sesuai spek, itu beton sifatnya kedap air, tidak mungkin merembes. Jadi kemungkinan ini tidak sesuai dengan spek," ungkap dia.

Ariyanta juga menyoroti kinerja konsultan pengawas yang ia sebut lemah dalam proyek tersebut. "Ini pengawasan memang lemah atau konsultan pengawas tidak mengerti pengerjaan," ungkap Ariyanta.

Anggota Komisi III DPRD Klungkung, I Komang Suantara meminta keterlibatan aparat penegak hukum agar sama-sama mengawasi pengerjaan proyek fisik. "Kita sama-sama punya tanggung jawab penuh untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Kami melihat gedung rumah sakit hasil pengerjaannya sangat disayangkan," kata Suantara.

Ia meminta Pemkab Klungkung tegas. Kalau hasil pengerjaan itu karena pengawasan yang lemah, maka konsultan pengawas harus kena sanksi. "Kalau pengawas kurang cakap, saya rasa pemerintah harus hadir. Kalau perlu blacklist saja (konsultan pengawas) yang sekarang. Kami menuntut pengerjaan yang berkualitas," tegas Suantara. (mit)

Dalam Masa Pemeliharaan

Sementara Wakil Direktur Administrasi Umum dan SDM, RSUD Klungkung, RSUD Klungkung dr Wayan Swatama mengaku sudah meminta penyedia untuk memperbaiki setiap kerusakan yang ditemukan. Terlebih gedung ini masih dalam masa pemeliharaan. "Ada juga pengerjaan lain di luar kontrak, yang kami kerjakan secara swakelola dengan anggaran BLUD. Semoga bisa selesai, sehingga gedung ini bisa segera difungsikan," jelas Swatama.

Ia menjelaskan, gedung lantai III Perawatan Interna RSUD Klungkung masih dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pengaturan tenaga sebelum dilakukan penambahan SDM di RSUD Klungkung. "Kami tengah siapkan bed, mudah-mudahan di perubahan (anggaran) bisa. Sebelum ada penambahan (tenaga), mungkin bisa kami lakukan pengaturan tenaga sehingga nanti gedung ini bisa difungsikan," jelas Swatama. (mit)