Komisi III DPRD Bangli Soroti Rendahnya Capaian Retribusi PKB, Darsana: 1 Semester Baru Rp 145 Juta

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli melalui sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dinilai masih sangat rendah.

Dalam semester pertama tahun 2023, realisasi retribusi PKB baru mencapai Rp 145 juta. 

Hal tersebut menjadi sorotan Komisi III DPRD Bangli, salah satunya I Nengah Darsana. Diungkapkan dia, target retribusi PKB tahun 2023 di Dinas Perhubungan sebesar Rp 500 juta.

Namun di triwulan kedua ini, realisasinya baru Rp 145 juta. 

"Ini yang saya agak mangkel (kesal). Target Rp 500 juta ini sudah berdasarkan data dari sekian unit kendaraan bermotor di Bangli yang wajib PKB. Tapi kok sampai saat ini pemungutannya baru sebatas Rp 145 juta. Kan sangat rendah sekali itu di triwulan kedua ini," ujarnya ditemui usai rapat kerja Komisi III, Kamis (20/7/2023).

Darsana juga mengungkapkan, pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR merupakan kewajiban yang telah diamanatkan undang-undang.

Minimnya realisasi PKB dinilai Darsana bahwa pihak dinas kurang berinovasi.

Entah itu melakukan pendekatan preventif ke rumah-rumah, ataupun sidak di jalan raya terhadap kendaraan angkutan penumpang atau barang yang tidak dilengkapi izin KIR.

"Ini saya lihat tidak dilakukan oleh dinas. Hanya menunggu dan menunggu. Berapa yang datang, (hanya) itu dilakukan uji kir. Sehingga PADnya sangat rendah dari PKB. Ini yang saya lihat dari Dinas Perhubungan disamping kadisnya baru, belum ada gerakan-gerakan sesuai dengan konsep Bangli jengah dan Bangli mau melompat. Ini yang agak disesalkan. Karena kita mau melihat action nyata dari OPD penghasil terkait dengan capaian PAD," ungkapnya. 

Selain realisasi PKB, politisi asal Desa Landih, Bangli ini juga menyoroti perihal perparkiran.

Baca juga: Kementrian ESDM Perketat Aturan Sumur Bor, Cegah Eksplorasi Air Tanah

Yang menurutnya potensi parkir di Bangli masih sangat banyak, tapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan.

"Disamping itu juga kita lihat ada beberapa tempat, ada pemungutan parkir yang 'tidak jelas' apakah itu resmi ataukah justru masuk ke pungli. Ini yang kita khawatirkan," sebutnya. 

Mengenai potensi parkir ini, pihaknya kedepan akan berupaya adakan menggelar rapat dengar pendapat, menghadirkan OPD penghasil dan juga wajib pajak yang ada. "Ini mau kita cari solusinya. Karena tadi berkembang juga bahwa masyarakat sudah dipungut tiket masuk ke kawasan Kintamani, apakah perlu juga untuk dipungut parkir," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Bangli, I Wayan Suastika tidak memungkiri ihwal rendahnya capaian retribusi di instansinya.

Seperti retribusi parkir. Suastika mencontohkan di Pasar Kintamani yang mana masih dalam proses rehabilitasi. Sehingga pihaknya belum bisa maksimal memungut parkir.