Koster Serukan Pelestarian Alam Bali Dilestarikan Secara Niskala-Sakala Dalam Pembangunan 100 Tahun

c) Memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif;

13) Bali harus memiliki tata ruang dalam memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan:

a) Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi;

b) Harus mengakomodasi kebutuhan berbagai aspek dan dinamika pembangunan Bali; dan

c) Sesuai karakteristik dan potensi wilayah Kota/Kabupaten, secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan;

14) Memperketat proses alih fungsi lahan untuk mempertahankan luasan lahan pertanian dan sawah;

15) Melakukan moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata, terutama hotel di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar, serta memperketat perizinan pembangunan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan;

16) Menjadikan Kabupaten Tabanan, Bangli, Buleleng, dan Karangasem sebagai wilayah konservasi dengan mengendalikan alih fungsi lahan;

17) Krama Bali yang memiliki lahan dan/atau bangunan dapat memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali melalui pola sewa atau kerja sama;

18) Melarang warga negara asing memiliki/menguasai lahan di Bali, secara langsung atau memanfaatkan status perkawinan dengan Krama lokal Bali;

19) Melakukan upaya pelestarian ekosistem Alam Bali dengan berbagai kebijakan, yang dituangkan dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah mengenai:

a) Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;

b) Pengelolaan sampah berbasis sumber; Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;

c) Pelestarian Tanaman Lokal Bali;

d) Penerapan Sistem Pertanian Organik;

e) Penerapan Energi Bersih; dan

f) Penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan

20) Kebijakan ini harus dilaksanakan semakin masif, konsisten, dan terus-menerus untuk menurunkan emisi karbon (dekarbonisasi) mewujudkan Net Zero Emission. (*)

Kumpulan Artikel Bali