19 Ribu Lebih Perangkat Desa di NTT Telah Dilindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Beritanya!

TRIBUN-BALI.COM -  BPJS Ketenagakerjaan NTT kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) Perlindungan Perangkat Desa Dan Pekerja Rentan Bersama Dinas PMD Se-Provinsi NTT.

Rakor tersebut dilaksanakan sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan INPRES Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Christian Natanael Sianturi, dalam rakor yang digelar di Hotel Harper Kupang, belum lama ini mengatakan perlindungan perangkat desa di NTT dari 3.215 desa dan 198 Kelurahan se-Provinsi NTT.

Terdapat 19.629 perangkat desa yang telah dilindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: Perlindungan Bagi Pekerja di Bali, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Paket Sembako, Simak Beritanya

Baca juga: Polri Gerebek Markas Operator Judi Online di Bali, Kelola Website AutoCuan88 Hingga Siera77

Masih ada 2 kabupaten, yang belum memberikan perlindungan kepada Perangkat Desa diantaranya Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Barat Daya ( SBD ).

Dalam perubahan APBD bulan September, nantinya Kabupaten Sabu Raijua akan ikut mendaftarkan Perangkat Desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan Kabupaten SBD sudah melakukan PKS, data aparatur desa telah didapatkan BPJS Ketenagakerjaan tinggal menunggu pembayaran iuran.

Rakor tersebut diantaranya pemaparan materi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah desa, dan laporan kepesertaan perangkat desa serta pekerja rentan pada setiap kabupaten di NTT, yang sudah terdaftar dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Sekda Provinsi NTT diwakili Asisten I Provinsi NTT, Bernadeta Meriani Usboko, menyatakan agar kegiatan rakor ini bisa membuka relung hati semua peserta, terutama kepala – kepala PMD. Untuk bisa memberikan perhatian bagi Perangkat Desa dan pekerja rentan sehingga dapat bekerja dengan nyaman.

Tentang perlindungan Perangkat Desa dan pekerja rentan Bernadeta mengatakan ingin menyampaikan kepada seluruh Kepala PMD di kab/kota.

"Melalui tangan bapak dan ibu saya titip pesan, mari kunjungi masyarakat desa dan sampaikan dengan bahasa ibu,” katanya.

“Kerjasama dan komunikasi layanan asuransi ini menindaklanjuti ketentuan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,” tambah Bernadeta.

Selain Permendes ada juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 20 yakni untuk Pengalokasian Dana Perlindungan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU 41/34/DPMD 5.1/10.2022 tentang Pengalokasian Dana Untuk Perlindungan Pekerja Rentan.

Terkait pekerja rentan, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusra Dan Papua, Agus Theodorus mengatakan penganggaran bagi masyarakat pekerja rentan sudah sebanyak 7.031 pekerja telah dilindungi dengan penggunaan anggaran desa, dan 5.353 pekerja rentang dilindungi melalui anggaran pemerintah APBD.

“Harapan saya dengan kita melakukan kegiatan pada hari ini, akan memberikan kepada kita update terakhir seperti apa, dan tentu ada regulasi yang menjadi pedoman kita dalam mengimplementasikannya,” tambah Agus.

Sementara Deputi Direktur BPJamsostek Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, di tempat terpisah mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah kabupaten dan kota se- Provinsi NTT dalam upaya perlindungan pekerja rentan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kuncoro menambahkan, kategori pekerja rentan yakni mereka yang tidak memiliki penghasilan rutin setiap bulan dan kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Hal ini tentu berdampak penghasilan dalam membiayai hidupnya menjadi kurang baik sehingga negara harus hadir. Banyak program yang sudah dirilis pemerintah pusat," katanya.

Salah satu peran dari BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia, adalah memberikan santunan bagi pekerja rentan supaya saat terjadi resiko tidak mewariskan kemiskinan pada generasi berikutnya.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, akibat mengalami kecelakaan kerja tidak saja mendapatkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Namun jika telah menjadi peserta minimal tiga tahun, maka anak yang ditinggalkan akan mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi.

Tidak hanya orang yang bekerja di kantor, tetapi orang yang bekerja di sektor-sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang, ojek yang ada di lingkungan tersebut, pemandu wisatanya semuanya bisa mendapatkan perlindungan," katanya. (*)