Segera Limpahkan Berkas Jero Dasaran Alit, Kompolnas dan Kemen PPA Datangi Polres Tabanan

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) RI mendatangi Mapolres Tabanan, Jumat (13/10/2023).

Kedatangan Kompolnas dan Kemen PPA untuk memastikan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap NCK (22), warga Buleleng, dengan tersangka tokoh agama atau spiritualis muda Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit.

Ketua Harian Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan, pihaknya datang dan menerima penjelasan tentang bagaimana seriusnya Polres Tabanan menangani kasus ini.

Baca juga: Jero Dasaran Alit Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan NCK, Ini Penjelasan Polisi

Kompolnas, menyampaikan apresiasi tinggi pada Polres dan jajarannya juga Kapolda yang menangani kasus dengan serius.

“Kami lihat penanganan cukup lancar dan sudah sampai tahap penetapan tersangka. Kami dari Kompolnas meminta sesegera mungkin, apabila sudah selesai penyidikan untuk segera dilimpahkan ke JPU (jaksa penuntut umum, Red),” ucapnya.

Alasan untuk segera melimpahkan, sambungnya, adalah supaya segera melakukan persidangan. Sehingga publik bisa mengikuti fakta sebenarnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jero Dasaran Alit akan Jalani Kegiatan Seperti Biasa: Belum Ketok Palu kan

Tidak menjadi liar seperti yang terjadi di media sosial (medsos).

Dengan demikian, maka nanti publik akan menilai.

Meskipun ini kasus kekerasan seksual yang ada aturan, tapi setidaknya fakta yang ada seperti apa, bisa disampaikan yang diharapkan menyelesaikan kegaduhan di dunia maya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jero Dasaran Alit akan Jalani Kegiatan Seperti Biasa: Belum Ketok Palu kan

“Karena kebetulan saya sendiri mantan penyidik. Maka supervisi kami diskusikan untuk hal-hal apa yang bisa dilengkapi supaya penyidikan optimal itu bisa dilakukan,” ungkapnya.

Benny menegaskan, memang dalam kasus lex specialis atas arahan Menko Polhukam, khususnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas.

Bahkan, pihaknya selalu mengatensi di wilayah manapun. Pihaknya melakukan supervisi memastikan penanganan berjalan profesional.

Baca juga: Jero Dasaran Alit Ditetapkan Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Bukti yang Digunakan: Kami Penasaran

Disinggung terkait penerapan pasal yang dianggap kabur. Benny menegaskan, pasal yang diterapkan saat ini berangkat dari kondisi riil yang dihadapi.

“Di dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu biasanya minim saksi. Dengan keterbatasan saksi maka rumusan UU dibuat demikian. Tapi tentunya hakimlah yang akan menguji fakta atau bukti itu,” tegasnya.

Plt Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPA RI, Ratih Rachmawati mengaku, sesuai dengan Perpres No 65 tahun 2020, bahwa pihaknya mendapat tugas tambahan sebagai penyedia layanan sebagai rujukan akhir atas kasus kekerasan perempuan dan anak yang secara konfrehensif dan sesuai kebutuhannya.

“Dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan UPTD di Provinsi dan kabupaten untuk pendampingan perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.

Ketika Kompolnas dan Kemen PPA datang, Kuasa Hukum NCK, Nyoman Yudara juga diundang datang ke Mapolres.

Dia mengatakan, pihaknya datang memenuhi undangan Polres Tabanan dalam pemaparan dengan Kompolnas.

“Kita diundang oleh tim polres, tapi belum tahu apa pemaparan dengan Kompolnas nanti terkait dengan proses hukum kasus ini,” ucapnya, Jumat.

Yudara menjelaskan, saat ini agendanya hanya memenuhi undangan dari Polres Tabanan bertemu dengan Kompolnas. Terkait pemeriksaan, tidak ada lagi.

Singkatnya, pihaknya juga hanya menunggu proses hukum ini untuk berlanjut hingga ke meja hijau.

“Ya sekarang cuma menunggu untuk P19 hingga P21,” ungkapnya.

Menurut dia, dirinya dan tim memiliki keyakinan kasus ini akan mendapatkan keadilan untuk NCK. Di mana dari segala proses hukum, bukti dan unsur pidana sudah memenuhi.

Bahkan, dirinya juga menganggap tafsir dari pengacara tersangka terkait kaburnya pasal, itu tidak mendalam diketahui.

Pada dasarnya, pasal 25 UU 12 tahun 2022 itu merupakan pasal lex specialis derogat legi generali atau merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus. Sehingga, menurutnya, sejatinya tidak berlawanan dengan KUHAP.

“Ketika diartikan satu bukti dan satu keterangan saksi berlawanan dengan KUHAP maka harus memahami lagi. Karena satu bukti dan satu keterangan saksi itu sudah dua alat bukti. Dan ini kasus lex specialis, atau bersifat khusus menyangkut perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.

Jero Dasaran Alit sudah resmi tersangka dan polisi sedang melengkapi berkas perkara untuk kemudian diajukan ke JPU untuk dilimpahkan.

Setelah ditetapkan tersangka, Dasaran Alit tidak ditahan oleh polisi.

Kapolres Tabanan, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan, alasan utama dari tidak ditahannya seorang tersangka mengacu pada UU bahwa memang sanksi hukuman di bawah lima tahun.

Namun, pihaknya tetap mewajibkan tersangka untuk melakukan wajib lapor setiap pekannya.

“Karena memang sanksi di bawah lima tahun dapat untuk tidak ditahan. Tapi tetap kena wajib lapor, seminggu dua kali,” ucapnya, Jumat.

Leo menjelaskan, pihaknya kini menargetkan agar berkas perkara segera rampung untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait kasus ini. Bisa saja akan ada penambahan pasal, yang akan diterapkan.

“Kami selalu berkoordinasi untuk memudahkan pelimpahan berkas perkara,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Leo, saat ini selaku penyidik, pihaknya juga mendapat asistensi dari Kompolnas dan Kemen PPA RI. Ini tentu, pengawasan instansi pusat itu untuk mengetahui langkah dan upaya penyelidikan dan penyidikan yang sudah pihaknya lakukan.

“Saat ini kami sudah ada tujuh saksi dan kelengkapan alat bukti. Maka konstruksi UU nomor 12 th 2022 huruf 6 A, ada yang kita tetapkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pihaknya akan melakukan pendalaman yang memungkinkan pemanggilan saksi lainnya. Sehingga, tidak berhenti di pasal ini saja.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan dilakukan secara proporsional sampai dengan tuntas.

“Jadi akan kami lakukan secara proporsional dan terukur,” tegasnya. (*)