UMP Bali

Pengamat Kebijakan Publik Minta Biaya Keagamaan di Bali Dimasukan ke Komponen Penyusunan UMK

besaran upah minimum kabupaten di tahun 2024, UMK itu tujuannya untuk bisa mensejahterakan rakyat khususnya para buruh dan para pekerja.

kompas.com
Ilustrasi uang - Pengamat Kebijakan Publik Minta Biaya Keagamaan di Bali Dimasukan ke Komponen Penyusunan UMK 

Apapun itu, lanjut Prof. Wisnumurti, prinsip dasarnya adalah bagaimana buruh ini bisa diperhitungkan tidak saja dirinya tapi juga keluarganya agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Maka paling tidak UMP bisa dipakai pedoman oleh daerah dalam menyusun UMK walaupun tidak bisa memastikan kemampuan perusahaan-perusahaan di daerah dalam memberikan upah yang layak.

Dari sisi pemerintah mengatur regulasi dan pengusaha mengatur kemampuan mereka membayar upah, dan dari sisi pekerja mereka mendapatkan upah yang layak.

Inilah pentingnya mereka harus duduk bersama merumuskan bersama-sama agar jangan di satu sisi ada ketidakadilan.

Ketika disinggung, pantaskah UMP Bali sebesar Rp 2,8 juta, Prof Wisnumurti mengatakan kita harus lihat standar minimal UMK yang harus diberikan mungkin ada perbedaan segmentasi pekerjaan yang mestinya juga harus diatur karena UMK itukan patokan umum.

Tipelogi perusahaan penting juga untuk tentukan pendapatan mereka.

Karena di Bali di samping ada hotel yang besar juga banyak sekali berkembang UMKM yang notabene memperkerjakan tenaga kerja.

“Kalau melihat kepantasan saya pikir secara makro Bali mestinya UMK-nya di atas rata-rata nasional karena daerah pariwisata dengan asumsi tenaga kerja banyak terserap di pariwisata. Tetapi logika kita disamping ada yang bergerak di sektor pariwisata juga ada UMKM yang melibatkan tenaga kerja. Paling tidak di atas Rp 3 juta lah asumsinya kalau 3 juta per bulan berarti 100 ribu per hari,” tandasnya.

Saat tenaga kerja mendapatkan upah Rp 100 ribu per hari dengan masa kerja 1 bulan dinilai sangat cukup terlebih lagi di Bali ada beban budaya yang harus mereka tanggung.

Jadi masyarakat Bali selain menanggung beban hidup juga harus menanggung budaya yang nilainya kalau dihitung per bulan relatif besar.

“Ini perlu masuk ke salah satu komponen perhitungan menyusun UMK di Bali, kenapa? Karena anggap Purnama Tilem setiap bulan dua kali, belum lagi odalan, belum lagi iuran banjar, suka duka. Ini yang memang perlu diperhatikan sebenarnya ada cara lain disamping UMK perusahaan bisa memberikan tunjangan sehingga take home pay bisa lebih dari mereka dapatkan dalam standar UMK. UMK itu kan take home pay bisa dihitungkan apakah tunjangan beras untuk keluarga, sehingga kebutuhan beras sudah tak dipikirkan dari gaji yang diterima atau tunjangan transport ini yang harus dimusyawarahkan,” tutupnya.

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved