Gunakan Modus Berbeda, Polres Jembrana Tangani 10 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun Ini

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ni Gusti Made Utami menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat 1 UU No 8 tahun 1981.

Selain vonis pidana penjara 10 tahun dikurangi masa tahanan, majelis hakim juga mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang membebani terdakwa membayar restitusi senilai Rp42.720.000.

Restitusi tersebut sesuai dengan penilaian restitusi oleh LPSK, restitusi diberikan terdakwa kepada korban.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah memperdaya hingga membuat trauma pada anak koeban. Kemudian hal yang meringankan adalah korban telah memaafkan dan terdakwa diakui sebagai tulang punggung keluarga.

Serta pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum, memiliki tanggungan karyawan, bersedia membayar restitusi, dan bersikap sopan dalam persidangan.

"Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan anak dengan penyesatan menggerakkan anak untuk melakukan persetubuhan atau perlakuan cabul," ucap Ketua Majelis Hakim, Ni Gusti Made Utami. (*)

Berita lainnya di Pelecehan Anak di Bawah Umur