Dewan Bangli Berharap Pokir Anggota DPRD Mendapat Pendanaan Maksimal

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pokok-pokok pikiran dewan, kerap kali tidak terakomodir secara maksimal.

Hal ini tentu menimbulkan citra negatif anggota dewan di masyarakat, sebab dewan hanya terkesan menebar janji.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana, Kamis (14/3/2024).

Dikatakan belum lama ini pihaknya bersama eksekutif menggelar rapat berkaitan mekanisme penyampaian Pokir pada tahun anggaran 2025.

Yang mana Pokir Dewan harus tertuang dalam perencanaan di Bappeda pada akhir Maret 2024.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

Sedangkan dari eksekutif dihadiri Bappeda, Inspektorat, BKPAD, serta Bagian Umum Setda Bangli.

Darsana mengatakan, berkaca pada kejadian tahun-tahun sebelumnya pihak dewan selalu diminta memasukkan Pokir.

Hanya saja banyak Pokir dewan yang justru berulang tahun karena terkendala dana. 

Baca juga: Teco Pelatih Bali United Full Respect, Senang Suasana Nyepi Yang Tak Ada di Brasil

"Sudah memasukkan Pokir yang jumlahnya puluhan berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat, tapi justru saat KUA PPAS masuk menjadi perencanaan anggaran di tahun berjalan, sering sekali Pokir-pokir kita terabaikan dengan alasan keterbatasan anggaran," ujarnya.

Sementara dari sisi eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, lanjut Darsana, justru dengan mudahnya memasukkan kegiatan tersebut sama seperti pokok-pokok pikiran dewan. Padahal mekanisme di eksekutif seharusnya terlebih dulu melalui proses perencanaan.

Mulai dari Musdes hingga Musrembang Kabupaten. 

Politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini mengungkapkan, kebanyakan yang menjadi aspirasi masyarakat berkaitan dengan kegiatan fisik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan tempat umum seperti Pura hingga balai Banjar.

"Ada juga beberapa yang mengusulkan berkaitan dengan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat," ungkapnya. 

Darsana juga mengatakan dari puluhan usulan masyarakat yang diakomodir dewan, sering kali hanya hitungan jari yang mampu difasilitasi. Bahkan jumlahnya hanya berkisar tiga hingga lima kegiatan saja.