Desa di Bangli Pertanyakan Pencairan ADD, Pencairan Molor Sampai Bulan Maret

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Pemkab Bangli, hingga akhir bulan Maret belum cair.

Kondisi ini tentu mengakibatkan pihak desa kesulitan untuk melaksanakan program.

Informasi yang dihimpun, pengamprahan ADD dari pihak desa diamprah sejak awal tahun 2024.

Pihak desa sempat menanyakan pada dinas terkait, ihwal belum cairnya ADD.

Baca juga: 597 TPK Dibentuk Untuk Deteksi Dini Stunting, Pemkab Bangli Targetkan Penurunan di Tahun 2024

Namun pihak dinas tidak memberi jawaban pasti.

"Mereka (Dinas) tidak kasih jawaban pasti. Pada tahun-tahun sebelumnya, ADD cair paling lambat bulan Februari," ujar salah satu sumber saat dikonfirmasi belum lama ini.

Sumber yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, biasanya dalam setahun ADD dicairkan dalam beberapa tahap. Tergantung pada kategori desanya.

"Kalau kategori desa mandiri, dalam setahun pengamprahan ADD sebanyak dua kali. Namun jika kategori desa berkembang, biasanya tiga kali pengamprahan dalam setahun," ujarnya.

Molornya pencairan ADD menyebabkan banyak pegawai desa yang mengeluh.

Ia menjelaskan, pencairan ADD dibagi menjadi dua jenis. Untuk gaji dan untuk kegiatan.

Diakui ADD untuk gaji perangkat desa memang sudah sempat cair, yakni pada bulan Januari dan Februari.

Namun di sisi lain, para pegawai dihadapkan dengan berbagai hari raya keagamaan, yang tentu membutuhkan anggaran tidak sedikit.

"Yang sudah cair itu hanya siltap (penghasilan tetap). Kalau untuk tunjangan serta kegiatan rutin itu belum cair. Kami berharap ADD bisa segera dicairkan. Kalaupun memang ada kendala keuangan daerah, agar disampaikan secara fair. Sehingga tidak ada kesan ditutup-tutupi,” ucapnya.

Sumber lain juga mengeluhkan hal serupa.

Bahkan akibat belum cairnya ADD, pihaknya sampai ngutang untuk kegiatan operasional yang bersifat rutin.

Salah satunya pembayaran alat tulis kantor (ATK).

"Untuk operasional seperti ATK, sementara ini kami 'ngebon' pada rekanan. Setelah dananya keluar, baru kita bayarkan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD-PPKB) Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama membenarkan jika ADD belum cair.

Pihaknya tidak tahu secara pasti apa penyebab hingga bulan Maret belum cair.

"Informasi dari Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, saat ini masih proses amprah. Nanti kalau sudah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diinfokan," ucapnya.

Agung Purana tak menampik banyak dari pihak desa yang mempertanyakan perihal molornya pencairan ADD.

Kendati demikian, pihaknya memastikan tidak ada kegiatan urgent yang dilaksanakan pada awal tahun.

"Kalau tahap pelaksanaan dengan anggaran besar seperti kegiatan fisik, desa jarang memprogramkan di triwulan pertama. Biasanya kegiatan fisik akan memprogramkan di triwulan kedua," sebutnya.

Sementara untuk siltap, lanjutnya, sudah masuk ke rekening desa. Ia menjelaskan ADD siltap dan ADD kegiatan terpisah.

Sebab sesuai instruksi pemerintah pusat, siltap pemerintah desa diharapkan bisa cair tiap bulan.

"Siltap yang sudah dicairkan yakni untuk bulan Januari dan Februari. Sedangkan siltap bulan Maret sedang proses pengamprahan," kata dia. (mer)

Kumpulan Artikel Bangli