APBD Bali 2023 Surplus Atau Defisit Buat DPRD Bali Bingung, Sidang Paripurna Diwarnai Interupsi!

Gede Kusuma mengatakan defisit hanya istilah yang menunjukkan keadaan. Ia meminta jangan menganggap defisit itu jelek. Menurutnya yang sudah hampir 20 tahun menjadi dewan APBD selalu didesain defisit. Tetapi faktanya selalu surplus.

“Kenapa itu? Panjang penjelasannya. Nah, kembali APBD 2023 fakta seperti itu. Jadi bedakan bahasa defisit barangkali yang dibuat pers atau wartawan atau di medsos.

Kalau saya tadi bilang potensi defisit ada kalau TAPD pak Sekda jajarannya diem ya benar (defisit)," tandas, Kusuma Putra.

Dikatakan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan Rp 7,2 triliun lebih, terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6,7 triliun.

Selanjutnya anggaran belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 7,9 triliun terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp 6,6 triliun.

Atas dasar point terdapat surplus sebesar Rp 162 miliar lebih. Pembiayaan daerah bersih Rp 4,5 miliar lebih.

“Jadi silpa itu masih unaudited. Kami tunggu hasil BPK. Mungkin Mei atau Juni keluar. Kita punya silpa gitu lho. Ini jadi kita biar paham semua. Potensi ada dan harus ada upaya diselesaikan. Ingat semua pendapatan dan belanja itu dasar asumsi," bebernya.

Sedangkan Adi Wiryatama mendukung, pernyataan Kusuma Putra dengan mengatakan APBD tidak pernah tutup buku.

Ia menyatakan itu asumsi belum bisa dipegang. "Kedua orang ini benar. Satu asumsi. Orang asumsi harapan sugih nu ada, keto. Tapi konden (harapan jadi kaya ada tapi belum)," jelas Adi.

Usai sidang ditutup, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, tidak transit seperti yang biasa dilakukan, pihaknya langsung beranjak meninggalkan kantor DPRD Bali.

Selain itu, jadwal sidang paripurna juga molor yang dijadwalkan 13.30 tapi dimulai sekitar pukul 14.00 lebih.

Sementara itu, usai sidang dikonfirmasi dengan Sekda Bali Dewa Made Indra, menyatakan semua itu sementara unaudited artinya belum diaudit BPK.

Karena belum selesai BPK melakukan audit memang ada surplus, tapi itu ada silpa terikat yang artinya silpa yang ada peruntukkan tidak boleh digunakan.

"Misalkan dana BOS karena siswa sedikit ada sisa, itu tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. Misalkan DAK( Dana Alokasi Khusus) untuk infrastruktur anggaran sekian tapi setelah menang tender nilai kontraknya di bawah itu sisa tidak boleh digunakan. Lebih lengkapnya menunggu audit yang dilaksanakan BPK," terang Dewa Indra.

Dikatakan idealnya belanja dirancang sama dengan pendapatan. Sedangkan realisasinya sumber pendapatannya tidak terealisasi, atau ada di bawah target sehingga berdampak dengan belanja karena pendapatan lebih rendah dari belanja.