APBD Bali 2023 Surplus Atau Defisit Buat DPRD Bali Bingung, Sidang Paripurna Diwarnai Interupsi!

TRIBUN-BALI.COM, Bali - Pernyataan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali 2023.

Pada penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023 defisit dibantah oleh DPRD Bali.

Saat penyampaian rekomendasi LKPJ pada sidang paripurna, yang disampaikan oleh Gede Kusuma Putra selaku Kordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2023, justru menyatakan APBD 2023 itu surplus pada rapat paripurna, Senin 22 April 2024.

Kusuma Putra menyatakan, ada surplus sebesar Rp 162 miliar lebih dan silpa tahun Rp 166 miliar serta ada silpa terikat Rp 102 miliar. Katanya defisit itu hanya potensi tapi faktanya tidak.

Baca juga: HUJAN Deras di Denpasar & Badung! Sebabkan Pohon Tumbang & Timpa Penyengker Pura Dalem Lingsir

Baca juga: LOWONGAN PPK & PPS, Bangli Rekrut Dengan Gaji Rp 2,2 Juta dan Rp 1,8 Juta

“Jujur saya sampaikan APBD 2023 potensi defisit atau kekurangan bayar Rp 1,9 trilun memang. Itu baru potensi tidak fakta.

Fakta yang saya sebutkan APBD surplus. APBD punya silpa. Bayangkan TAPD diam kami diam di sini Pemerintah Provinsi Bali itu bisa terjadi. Tapi kan kami semua punya akal budi dan berbudaya, tidak mungkin itu kita biarkan. Karena itulah kami berkali kali menyampaikan," ucap Kusuma Putra.

Bahkan, suasana sidang paripurna sempat diwarnai instrupsi saat Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan sambutan pendapat akhir, oleh Ketua Komisi I DPRD Bali yang juga masuk dalam anggota Badan Anggaran, I Nyoman Budiutama. Budiutama menyela, dan meminta kepastian soal kondisi APBD 2023.

“Tanggapan terkait kami perlu meminta jelaskan. Begini pak apa yang kami sampaikan soal dua lembaga dan rekomendasi. Ini penting kami sampaikan karena ada perbedaan persepsi.

Tadi sudah didengar. Kami selaku badan anggaran dan eksekutif tetap diatakan defisit. Apa yang benar, defisit atau surplus.

Supaya tidak ada permasalahan persepsi. Jangan sampai dua lembaga ini legislatif dan eksekutif terkait APBD 2023 perbedaan persepsi, surplus atau defisit, pak?. Ini harus ada persamaan," kata Budiutama.

Setelah itu Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, meminta Pj Gubernur Bali melanjutkan sambutannya karena disela oleh I Nyoman Budiutama.

Kemudian, Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2023, Gede Kusuma Putra, dipersilakan memberikan penjelasan oleg Adi Wiryatama.

Gede Kusuma mengatakan defisit hanya istilah yang menunjukkan keadaan. Ia meminta jangan menganggap defisit itu jelek. Menurutnya yang sudah hampir 20 tahun menjadi dewan APBD selalu didesain defisit. Tetapi faktanya selalu surplus.

“Kenapa itu? Panjang penjelasannya. Nah, kembali APBD 2023 fakta seperti itu. Jadi bedakan bahasa defisit barangkali yang dibuat pers atau wartawan atau di medsos.

Kalau saya tadi bilang potensi defisit ada kalau TAPD pak Sekda jajarannya diem ya benar (defisit)," tandas, Kusuma Putra.

Dikatakan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan Rp 7,2 triliun lebih, terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6,7 triliun.

Selanjutnya anggaran belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 7,9 triliun terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp 6,6 triliun.

Atas dasar point terdapat surplus sebesar Rp 162 miliar lebih. Pembiayaan daerah bersih Rp 4,5 miliar lebih.

“Jadi silpa itu masih unaudited. Kami tunggu hasil BPK. Mungkin Mei atau Juni keluar. Kita punya silpa gitu lho. Ini jadi kita biar paham semua. Potensi ada dan harus ada upaya diselesaikan. Ingat semua pendapatan dan belanja itu dasar asumsi," bebernya.

Sedangkan Adi Wiryatama mendukung, pernyataan Kusuma Putra dengan mengatakan APBD tidak pernah tutup buku.

Ia menyatakan itu asumsi belum bisa dipegang. "Kedua orang ini benar. Satu asumsi. Orang asumsi harapan sugih nu ada, keto. Tapi konden (harapan jadi kaya ada tapi belum)," jelas Adi.

Usai sidang ditutup, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, tidak transit seperti yang biasa dilakukan, pihaknya langsung beranjak meninggalkan kantor DPRD Bali.

Selain itu, jadwal sidang paripurna juga molor yang dijadwalkan 13.30 tapi dimulai sekitar pukul 14.00 lebih.

Sementara itu, usai sidang dikonfirmasi dengan Sekda Bali Dewa Made Indra, menyatakan semua itu sementara unaudited artinya belum diaudit BPK.

Karena belum selesai BPK melakukan audit memang ada surplus, tapi itu ada silpa terikat yang artinya silpa yang ada peruntukkan tidak boleh digunakan.

"Misalkan dana BOS karena siswa sedikit ada sisa, itu tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. Misalkan DAK( Dana Alokasi Khusus) untuk infrastruktur anggaran sekian tapi setelah menang tender nilai kontraknya di bawah itu sisa tidak boleh digunakan. Lebih lengkapnya menunggu audit yang dilaksanakan BPK," terang Dewa Indra.

Dikatakan idealnya belanja dirancang sama dengan pendapatan. Sedangkan realisasinya sumber pendapatannya tidak terealisasi, atau ada di bawah target sehingga berdampak dengan belanja karena pendapatan lebih rendah dari belanja.

Sekda juga mengaku terus berkoordinasi sehingga dilakukanlah efisiensi. Mengenai beda persepsi, kata Dewa Made Indra tergantung sudut pandang.

Karena kalau dilihat belanja di atas pendapatan. Ada kekurangan uang sehingga digeser ke tahun 2024. "Ini menjadi kewajiban 2024 jadi tahun 2023 sudah selesai," katanya.

Pejabat asal Buleleng ini menegaskan siklus APBD, memang begitu kalau ada kelebihan belanja digeser ke tahun berikutnya.

"Kalau ada kekurangan, kekurangan menjadi kewajiban tahun berikutnya itu memang manajemen. APBD seperti itu ya," tutupnya. (*)