Pilkada
PDIP Buka Pintu Koalisi Pilkada Serentak, Semua di Tangan Megawati, Rakernas Rumuskan Sikap Politik
Namun, Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
TRIBUN-BALI.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP pada Mei 2024 mendatang akan membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun, Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (27/4).
Hasto menyebutkan, target kemenangan pada Pilkada 2024 juga akan dibahas dalam Rakernas mendatang berdasarkan pemetaan politik di masing-masing daerah. Ia mengatakan, PDIP juga terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai politik yang tidak berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten, kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," ujar Hasto.
Sebelumnya, Hasto memberikan sinyal bahwa PDIP akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Hasto menekankan, sejauh ini PDIP masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.
Baca juga: SESPUH Banteng Bali Bakal All Out Menangkan Pasangan Koster-Giri Prasta di Pilgub Bali 2024!
Baca juga: Giri Prasta Sebut DPC PDI Badung Solid & Telorkan Pasangan Gubernur Bali Koster-Giri Prasta
Baca juga: RESMI! DPC PDIP Badung Usung Paket Koster-Giri, Giri Prasta Sudah Satu Paket

"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4).
Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang. Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDIP mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.
Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.
"Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia. (tribun network)
Move On Pilpres, Fokus Pilkada
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya sudah move on dari kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan pengarahan di Rapat Konsolidasi DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/4).
Hasto menekankan para kader PDIP untuk fokus menyiapkan langkah strategis memenangi Pilkada Bulan November mendatang.
"Partai move on, tetap bergerak ke depan, partai menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan Pilkada Serentak," kata Hasto.
KIM Rayu Parpol Pengusung Anies Baswedan! Sahrin: Jangan Harap RK Lawan Kotak Kosong |
![]() |
---|
Debat Paslon Pilkada Maksimal 3 Kali! Sumbangan Dana Kampanye Wajib Lapor KPU |
![]() |
---|
PSI Kemungkinan Akan Siapkan Plt Ketum, Menerka Arti Pernyataan Kaesang Temani Istri Kuliah di AS |
![]() |
---|
Mantan Kepala Daerah Ingin Maju Jadi Wakil! MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat |
![]() |
---|
3 Tanggal Penentuan Ridwan Kamil, Maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.