Anggota DPD Bali Ini Minta Kejaksaan Agung Awasi PPDB Sekolah Negeri di Pulau Dewata, Ini Sebabnya

Anggota DPD Bali Ini Minta Kejaksaan Agung Awasi PPDB Sekolah Negeri di Pulau Dewata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali Gede Ngurah Ambara Putra mengeluhkan masalah klasik pendidikan di daerah menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ia prihatin dengan kondisi banyak sekolah negeri di Bali yang mengisi kelas-kelas mereka diduga melebihi kapasitas rombongan belajar (Rombel) yang seharusnya.

Ngurah Putra telah bersurat ke Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang aspirasi dari masyarakat Bali terkait dengan keadaan tersebut.

Baca juga: Komisi IV DPRD Tabanan dan Disdik Gelar Rakor Persiapan PPDB 2024-2025

Surat itu disampaikan tak lama berselang pada Rapat Komite I DPD RI dengan Kejaksaan Agung.

Ngurah Putra ingin hal tersebut turut menjadi atensi pembahasan, terutama terkait penegakan hukum di daerah.

Ngurah Putra mengatakan, dampak negatif dari pelaksanaan PPDB di Bali adalah dugaan penyimpangan yang merugikan sekolah swasta.

"Tidak sedikit sekolah swasta akhirnya terpaksa mengalami kesulitan hingga sampai pada titik gulung tikar," ujar Ngurah Ambara kepada Tribun Bali, Kamis (23/5).

Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Ngurah Ambara menyoroti perlunya penegakan aturan PPDB secara tegas.

"Kami menyoroti perlunya penegakan aturan PPDB secara tegas untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam sistem pendidikan," ucapnya.

Menurutnya, hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas pendidikan, tetapi juga untuk melindungi keberlangsungan serta keadilan antara sekolah negeri dan swasta.

"Sudah sepatutnya aturan yang telah dibuat harus ditegakkan secara konsekuen agar tidak terjadi distorsi di dalam pemenuhan kuota siswa pada setiap sekolah," tegas Ngurah Putra.

Baca juga: UKT PTN dI Indonesia Naik: Orang Miskin Dilarang Sekolah, Ancaman Akses Pendidikan Adil dan Merata

Pihaknya berharap jaksa agung dapat turut menyuarakan aspirasi guna memberikan perhatian yang layak terhadap masalah ini.

Dan perlunya langkah konkret untuk memastikan bahwa proses PPDB dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi kebaikan bersama bagi masa depan pendidikan di Bali.

Banyak SMP Swasta Berprestasi

Momen PPDB selalu menjadi perhatian orangtua dan juga siswa menuju jenjang pendidikan lebih tinggi.

Salah satunya adalah PPDB SMP di Denpasar yang akan digelar pada Juni 2024 mendatang.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, siswa maupun orangtua akan berebut mencari SMP negeri.

Terkait hal itu, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar berharap agar siswa maupun orangtua tak hanya berpatokan pada SMP negeri.

“Kami berharap agar siswa maupun orangtua tidak hanya melirik sekolah negeri, namun juga swasta,” kata Kepala Disdikpora Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, Selasa (21/5).

Baca juga: Disdikpora Klungkung Soal PPDB SD Dilarang Lakukan Tes Calistung dan Perketat PPDB SMP Jalur Zonasi

Hal tersebut dikarenakan saat ini ada banyak SMP swasta di Denpasar yang berprestasi.

“Tak hanya di tingkat lokal, namun juga berprestasi sampai tingkat nasional dan bahkan internasional,” kata Wiratama.

Ia menyebutkan, di Denpasar ada 68 sekolah swasta yang bisa menjadi pilihan termasuk sekolah internasional.

Sehingga jika tak diterima di SMP negeri, orangtua bisa mengarahkan anaknya untuk bersekolah di swasta.

Wiratama menambahkan, untuk saat ini sudah ada SMP swasta di Denpasar yang menerima banyak pendaftar.

Bahkan ada yang berencana menutup pendaftaran dikarenakan kuota sudah terpenuhi.

“Ada sekolah swasta, ada yang minta tutup pendaftaran siswa baru, tapi kami minta agar tetap dibuka dulu sampai selesai PPDB. Karena sekolah swasta ini sudah buka sejak Maret kemarin,” katanya.

PPBD dilakukan untuk 16 SMP negeri di Denpasar dengan jumlah daya tampung sebanyak 5.240 siswa.

Sementara siswa yang tamat SD tahun 2024 sebanyak 14 ribuan orang.

Mereka akan berebut untuk mendapatkan 5.240 kursi.

“Tahun ini, cuma yang tamat SMP lebih sedikit. Kalau tahun lalu 5.600 siswa, sekarang 5.240 orang, sehingga daya tampungnya juga segitu,” paparnya. (tribun bali/sup)

>>> Baca berita terkait lainnya <<<