7 KORBAN Jiwa di Denpasar, Demam Berdarah Tembus 1.043 Kasus, Dinkes Sebut Fluktuatif

TRIBUN-BALI.COM - Kasus Demam Berdarah Dengue atau DBD di Kota Denpasar hingga Juni 2024 ini masih tinggi. Tercatat sampai 26 Juni 2024 ada sebanyak 1.043 kasus DBD. Dari ribuan kasus tersebut, 7 orang di antaranya meninggal dunia.

Adapun jumlah kasus ini dengan rincian, pada Januari sebanyak 34 kasus, kemudian Februari 2024 sebanyak 42 kasus. Pada Maret sebanyak 122 kasus, serta April sebanyak 288 kasus. Pada Mei 2024 ada 363 kasus. Dan Juni hingga 26 Juni 2024 tercatat ada 174 kasus DBD.

Selain itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr AA Ayu Candrawati, jumlah kematian akibat DBD ini sebanyak 7 kasus. Dirinya pun mengatakan, kasus DBD di Denpasar masih fluktuatif, meskipun cenderung mengalami penurunan.

“Kasus DBD masih berfluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan. Jumlah kasus dari bulan Januari sampai tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 1.043 kasus. Sementara untuk jumlah kematian ada 7 kasus,” kata Candrawati, Kamis (27/6).

Kondisi kasus DBD tahun ini pun sudah hampir menyamai kasus DBD untuk periode yang sama di tahun 2023. Tahun 2023, jumlah kasus sebanyak 1.206, dengan rincian Januari 296, Februari sebanyak 255, Maret 230 kasus, April 186 kasus, dan Mei 158 kasus, dan Juni 81 kasus.

Ia mengatakan, peningkatan kasus DBD di Denpasar tidak terlepas dari siklus musim hujan yang berubah akhir-akhir ini. Sehingga langkah antisipasi dengan pelaksanaan fogging massal pengasapan yang mungkin akan sedikit lebih berisiko. Hal ini berkaitan dengan asap fogging yang dapat mengganggu pernapasan dibandingkan dengan fogging menggunakan mesin ULV.

Baca juga: VAR Harusnya Bisa Membuat Laga Lebih Adil, Masih Kerap Terekam Kontroversi Keputusan!

Baca juga: Dewa Putra Diberhentikan Sebagai Perbekel Tusan, Terjerat Dugaan Korupsi APBDes, Kini Dijabat Plt 

"Akhir-akhir ini dengan siklus musim hujan yang berubah, sehingga langkah antisipasi dengan fogging massal pengasapan sedikit lebih berisiko dibandingkan dengan fogging menggunakan mesin ULV. Namun karena kasus yang semakin meningkat diharapkan bisa dilakukan fogging serentak di wilayah Kota Denpasar," katanya.

Selain itu, ia juga berharap peran serta masyarakat melakukan langkah Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN seminggu sekali. Apalagi menurutnya, telur nyamuk bisa bertahan hingga 6 bulan, sehingga PSN ini sangat penting dilakukan.

"Langkah-langkah penanggulangan DBD yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi tentang DBD (melalui radio, media sosial, dan sekolah), kegiatan pemantauan jentik oleh Jumantik (Juru pemantau jentik), kegiatan gertak PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) oleh Jumantik di setiap banjar, lomba PSN, pelaksanaan fogging fokus, pelaksanaan fogging massal (ULV), dan pelaksanaan fogging massal (pengasapan)," katanya.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk juga tetap dilakukan. Dimana pihaknya tetap mengedukasi masyarakat agar melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara konsisten dan mandiri. Disamping itu, para jumantik juga tetap melakukan kunjungan rumah untuk ikut memantau jentik dan sekaligus mengedukasi masyarakat.

Dan pihaknya mengatakan, jangan sampai dilakukan fogging setiap minggu, karena disamping biayanya tinggi, efek dari asap fogging juga tidak baik untuk kesehatan. “Untuk itu, peran masyarakat tetap diharapkan untuk mandiri PSN di lingkungan masing-masing,” katanya.

Sebelumnya, dalam mencegah kasus DBD, kini sudah ada vaksin DBD. Di Denpasar, vaksin DBD ini sudah tersedia di rumah sakit swasta. Akan tetapi, saat ini Dinas Kesehatan Kota Denpasar belum menambahkan vaksin DBD ini ke program pemerintah.

Candrawati mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut. Vaksin ini disebutkan merupakan produksi Biofarma. "Vaksinnya sudah ada, juga sudah ada audiensi ke Pemkot Denpasar. Tetapi, kami masih berproses, baru tahap rencana sosialisasi," kata Candrawati, belum lama ini.

Pihaknya masih berhati-hati terkait vaksin yang masuk ke pemerintah agar tidak menjadi permasalahan ke depannya. Sebelum memasukan ke dalam program pemerintah, Pemkot Denpasar harus benar-benar memikirkan regulasi yang menaungi peredaran vaksin dari pemerintah.

Selain dari pemerintah daerah, juga Dinas Kesehatan mesti mengeluarkan regulasi yang jelas. "Itu untuk mengantisipasi jika ada masalah ke depannya jangan sampai hanya di daerah bertanggung jawab. Pemerintah pusat juga bisa bertanggung jawab," ungkapnya.