Beredar Surat Kadis Pemprov Bali Minta TV dan Karpet ke Perusahaan Swasta, PJ Gubernur Buka Suara

Tanggapi OPD Provinsi Bali minta CSR ke Perusahaan Swasta, Anggota DPRD Bali I Made Rai Warsa merasa miris dan sedih.

Terlebih permohonannya juga tidak berkaitan dengan masyarakat. Melainkan untuk kebutuhan dinas dalam melakukan pelayanan.

Rai Warsa pun mempertanyakan dasar hukum yang digunakan apakan sudah sesuai peraturan?

Baca juga: Komang Widiantari Kembali Jadi Sulinggih Setelah Nikahi Bule di Bangli, PHDI Beri Peringatan!

Walupun bantuan tapi harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencatatannya. 

Anggota DPRD asal Gianyar itu mempertanyakan kenapa tidak dianggarkan di APBD diusulkan ke dewan sehingga bisa disepakati.  

“Saya dengar itu miris ada OPD  meminta minta seperti itu. saya tidak menyalahkan OPD melakukan itu cuma kondisi seperti itu. Mungkin anggaran tidak ada. Sedangkan itu harus ada mendukung tugas-tugasnya," jelas Rai Warsa pada, Sabtu 13 Juli 2024. 

Baca juga: Status Sulinggih Komang Widiantari di Bangli Timbulkan Pro dan Kontra, Nikahi Bule Amerika Disorot

Ia memahani APBD Bali sedang seret, sehingga ada skala prioritas tapi kebutuhan untuk pelayanan seperti alat-alat kantornya menurutnya juga prioritas supaya tidak menjadi penghambat dalam bekerja. 

"OPD punya skala perioritas membiaya diri sendiri. Bagaimana bekerja tapi ruangan tidak representatif umpamanya tidak mendukung laptop tidak ada menganggu dan menghambat pekerjaan," imbuhnya. 

Rai Warsa sepakat ada dana CSR dari pengusaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hanya saja harus jelas aturannya. Tapi sangat sedih ada OPD sampai meminta-minta.

"Tapi juga secara logika tidak enak didengar OPD minta-minta. Cuma saya menyakini mereka terpaksa melakukan itu. tidak ada dana," bebernya.

Seperti diketahui salah satu OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta bantuan dana CSR  untuk  pembelian pengadaan alat kantor ke beberapa tempat usaha di Bali.

Surat permohonan CSR (Corporate Social Responsibility) ke beberapa tempat usaha di Bali untuk membantu bantuan dana  pengadaan sarana dan prasarana  perkantoran.

Ditulis dalam  surat permohonan ini diajukan karena  keterbatasan anggaran di  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.