WNA Kian Meresahkan di Pulau Dewata, Kapolda Bali Kini Unjuk Taring

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra menyoroti maraknya tindak pidana yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Pulau Dewata.

Menurut Kapolda Bali, keterlibatan WNA dalam tindak pidana maupun perbuatan menyimpang lainnya sudah meresahkan. 

Kejahatan internasioal yang masih hangat adalah tentang narkotika, dua jaringan WNA, Ukraina - Rusia membuat laboratorium narkoba di Canggu, Badung.

Baca juga: Lansia Tewas Digilas Bus Pariwisata, Kecelakaan Maut Saat Nyebrang, Selamat Jalan Ibu

Kemudian yang terbaru, WNA Filipina - Yordania membuat pabrik gelap DMT di Payangan, Gianyar.

"Kejadian menonjol yang terjadi masih didominasi oleh kasus narkotika dan kejahatan konvensional seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan penganiayaan yang melibatkan masyarakat lokal hingga warga negara asing," kata Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra di Mapolda Bali, Rabu 24 Juli 2024. 

"Keterlibatan WNA dalam tindak pidana maupun perbuatan menyimpang di Bali memang cukup meresahkan kita akhir-akhir ini," sambungnya.

Baca juga: Selamat Jalan Bu Sri dan Putu, 2 Kecelakaan Maut, Ibu Hamil Itu Telah Pergi

Ia menjelaskan, Polda Bali berupaya untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap para WNA ini dengan bersinergi bersama Satgas Bali Becik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Bali. 

"Peningkatan kasus ini memang merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas masyarakat dan pariwisata di Bali," ujarnya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Bali, Kombes Pol Soelistijono, SIK, MH menegaskan tidak akan pernah tebang pilih dalam melakukan penindakan tegas baik terhadap pelaku tindak pidana WNA maupun WNI. 

"Gangguan Kamtibmas keseluruhan bukan korban atau pelaku WNA atau WNI, tapi semua yang berkaitan dengan ganggun Kamtibmas akan ditindak, ini menjadi imbauan perhatian supaya tidak ada hal-hal yang membuat Bali tidak aman," bebernya.

Polda Bali juga meningkatkan kegiatan patroli maupun blue light patrol pada daerah dan jam-jam rawan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

"Penegakan hukum merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir, namun harus tetap dilakukan secara tegas dan profesional," pungkasnya. (*)