Pemkab Buleleng Siapkan Rp 2,6 Miliar Lebih Untuk Rehab Rumah Warga

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng pada APBD 2024 ini menyiapkan anggaran senilai Rp 2,6 miliar lebih.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau rehab rumah warga Buleleng.

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat ada 12.470 unit RTLH yang tersebar di sembilan Kecamatan di wilayah Buleleng sejak tahun 2017. Dari jumlah tersebut, kebanyakan RTLH berada di wilayah Kecamatan Grokgak dengan 2.313 unit RTLH dan Kecamatan Buleleng dengan 1.913 unit RTLH.

Baca juga: DIBUANG PDIP, Pendamping De Gadjah PAS Singgung Megawati Soal Kejujuran, Pilgub Bali Kian Panas

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Kota (Perkimta) Buleleng, Made Agus Suardana mengungkapkan, sejak tahun 2017 itu pihaknya terus bergerak melakukan bantuan rehabilitasi. Sehingga jumlah tersebut terus berkurang. 

"Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2023, kita sudah memperbaiki sebanyak 8.190 unit RTLH. Sehingga di tahun 2024 ini, masih tersisa sebanyak 4.280 unit RTLH," sebutnya Senin (26/8/2024). 

Baca juga: TOP Manuver De Gadjah Jelang Lawan Wayan Koster dan Giri Prasta, Bakal Ada Sejarah Baru di Bali?

Kata Suardana, anggaran rehabilitasi berasal dari berbagai sumber. Baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, hingga Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan rehabilitasi ini sifatnya dinamis, tergantung dari ketersediaan dan prioritas anggaran. 

Disebutkan untuk tahun 2024 ini, dari APBD Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran Rp 2,6 miliar lebih. Jumlah tersebut untuk bantuan peningkatan kualitas rumah sebanyak 130 unit RTLH. Dalam hal ini, masing-masing penerima mendapatkan bantuan Rp 20 juta. 

Selain 130 unit itu, Suardana menyebut ada 5 unit lagi yang masuk perbaikan. Namun sifatnya bukan rehabilitasi, melainkan penanganan bencana. "Kalau penanganan bencana itu besarannya disesuaikan dengan kerusakan. Masing-masing penerima mendapat bantuan Rp 7,5 juta," imbuhnya. 

Sementara dari Provinsi Bali, kata Suardana, juga memberi bantuan untuk RTLH ini. Yang mana bantuan dari provinsi sebanyak 35 unit. "Dari kementerian PUPR juga rencananya akan membantu. Namun kami masih menunggu informasi lebih lanjut," katanya. 

Lebih lanjut diterangkan, ada beberapa syarat rumah tergolong RTLH. Diantaranya struktur rumah yang tidak ada strukturnya, dari segi kesehatan berupa pencahayaan kurang, dan sanitasi. 

"Persyaratan lainnya adalah terkait kepemilikan lahan. Walaupun mereka rumahnya tidak layak huni, tapi kalau lahannya bermasalah, tentunya ini menjadi pertimbangan," ucapnya. 

Selain itu, bantuan RTLH ini sasarannya merupakan masyarakat kurang mampu. Usulan rehabilitasi RTLH ini mulanya dari desa, yang selanjutnya dicek melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Pihak dinas selanjutnya melakukan kunjungan ke lokasi untuk memvalidasi rumah warga yang diusulkan, apakah memenuhi syarat. "Usulan ini jangka waktunya setahun. Misalnya yang mendapat bantuan tahun 2024 ini, usulannya dari tahun 2023. Pun demikian saat akan melakukan kegiatan, kita verifikasi lagi ke lokasi. Sehingga bantuan ini benar-benar tepat sasaran," tandasnya. (mer)