Tak Gunakan APBD dan APBN, PJ Gubernur Bali Deg-Degan Bangun Urban Subway

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — PJ Gubernur Bali, Mahendra Jaya merasa was-was dengan pembangunan Bali Urban Subway.

Pasalnya, proyek pembangunan transportasi umum ini merupakan proyek terbesar yang tak menggunakan APBD dan APBN. 

Hal tersebut ia ungkapkan usai menghadiri upacara Ngeruwak sebagai tanda awal dimulainya proyek pembangunan Bali Urban Subway pada, Rabu 4 September 2024 di Sentral Parkir Kuta, Badung. 

Baca juga: Mr Bong Ditemukan Tewas di Ubud Gianyar, Sempat Diduga Paksa Beberapa Pembantunya Berhubungan

“Sekarang saya masih deg-degan semoga lancar semua ground breaking masih ditentukan waktunya.

Ini Ngeruwak saja. Sosialisasi sudah dilakukan. Upacara ini dilakukan karena Bali memang punya kekhususan kearifan lokal harus bersembahyang dulu kan,” jelas, Mahendra. 

Lebih lanjutnya, PJ Gubernur mengatakan proyek Bali Urban Subway ini merupakan proyek besar pertamakali di Indonesia yang tanpa menggunakan dana APBD/APBN. 

Baca juga: KRONOLOGI 2 Warga Buleleng Kadek Agus dan Nengah Disiksa Hingga Disetrum, Viral Video di Myanmar

“Investasi murni bagaimana kita ga deg-degan. Ini harus kita kawal bersama agar berjalan sesuai,” tandasnya. 

Ketika disinggung apakah ketakutannya karena sempat diperingati Presiden RI beberapa waktu lalu terkait anggaran pembangunan subway, PJ mengatakan bukan karena hal tersebut. 

“Engga, kalau itu kan menggunakan APBN APBD ini kan tidak menggunakan APBN APBD, tidak ada sepeserpun. Bahkan kita akan dapat dari sini dari share, jadi bawah tanah ketika dimanfaatkan tidak punya nilai begitu dimanfaatkan ada nilai pemda dapat share atas pendapatan itu. Jadi kita tidak perlu keluar uang malah dapat duit,” bebernya. 

Jalur yang akan dilintasi Bali Urban Subway ini mulai dari Bandara, Central Parkir, Seminyak dan Cemagi. Dan berdasarkan hasil survey, 85 persen akan menyasar wisatawan bisnis. Untuk masyarakat lokal yang akan menggunakan Bali Urban Subway ini akan mendapatkan subsidi bahkan diharapkan gratis. “Dari 85 persen mensubsidi Bali, Berdasarkan KTP Bali jadi bersyukurlah KTP Bali bisa menikmati ini,” terangnya. 

Mahendra Jaya menerangkan, ketakutannya apakah proyek ini bisa berjalan sesuai tahapannya. Setelah diagendakan penunjukan pada bulan Agustus 2024 lalu dilanjutkan upacara Ngeruwak pada September diharapkan pada April 2025 nanti sebanyak 8 tanel yang sudah dipesan akan datang. “Satu tanel harganya Rp 1 triliun lebih, kalau itu sudah datang agak tenang,” jelasnya.