SUBSIDI BBM Akan Dicabut? Prabowo Anggap Selama Ini Salah Sasaran, Diganti Jadi BLT

TRIBUN-BALI.COM - Penyaluran subsidi dalam bentuk barang khususnya energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.

"Sekarang banyak subsidi setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," tutur Prabowo dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/10).

Prabowo mengaku sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga. "Kami sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. "Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait. 

Baca juga: Racikan Tempe & Sajian Menu Sehat Jadikan Pistachio Salah Satu Best Hidden Gem Restaurant di Dunia

Baca juga: Bawaslu Badung Akan Awasi Dugaan Pelanggaran Saat Masa Kampanye

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan. "Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin.  

Pasti Berdampak

Jika pemerintah akan menggunting anggaran subsidi BBM, perekonomian dalam negeri diperkirakan bisa terdampak. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, pemerintah berencana melakukan efisiensi atau memangkas subsidi BBM sebesar Rp 67,1 triliun. 

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, mekanisme pemangkasan subsidi BBM ini harus jelas. 

Apakah pemerintah akan memangkas subsidi energinya saja, atau dengan kompensasi. Hal ini karena subsidi BBM di APBN hanya diberikan kepada dua jenis, yakni Solar dan minyak tanah. Sementara itu, BBM jenis Pertalite masuk dalam tagihan kompensasi. 

“Kalau konteksnya subsidi sebenarnya masih memungkinkan untuk di-manage, tapi kalau kompensasi yang agak berat. Pertalite kan masuk dalam kompensasi dan ini anggarannya cukup besar dan tidak ada dalam asumsi makro,” tutur Komaidi beberapa waktu lalu.

Alhasil, Komaidi menilai, jika pemangkasan subsidi BBM yang dikurangi adalah BBM Solar, makan dampaknya terhadap gejolak di masyarakat tidak akan besar. Menurutnya, dampak pemangkasan BBM Solar hanya akan berpengaruh kepada industri dan niaga.