Pengguna hingga Pramudi Bus Trans Metro Dewata Temui DPRD Bali, Komisi 3 Bakal Lobi Kemenhub

“Padahal PAD Bali 2024 semester 1 sudah Rp 3,1 triliun mungkin sekarang sudah Rp 6 triliun masuk ditambah adanya pungutan wisatawan asing. Jadi pos-pos anggaran untuk bus ini beroperasi ada. Kalau nunggu sampai pelantikan Gubernur saya tidak paham bagaimana nasib mereka seperti pedagang,” paparnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack dalam audiensi tersebut mengatakan, akan menugaskan Komisi 3 DPRD Bali untuk lakukan pertemuan dengan Kemenhub pada pekan depan. 

“Kami akan menugaskan Ketua Komisi 3 untuk menanyakan ke Kemenhub minggu depan. Sekwan buatkan surat untuk membuat kunjungan ke Jakarta menanyakan soal itu,” ucap Dewa Jack. 

Dewa Jack juga meminta pada Direktur Utama PT Satria Trans Jaya sebagai operator bus TMD, Ketut Edi Dharma Putra untuk menemui Gubernur Bali terpilih Wayan Koster untuk membicarakan hal tersebut. 

“Jadi Pak Edi diminta menghadap ke Pak Koster untuk membicarakan karena beliau concern dengan ini,” kata dia. 

Dewa Jack mengatakan transportasi umum ini harus ada di Bali. Bus TMD kemarin itu diadakan atau difasilitasi pemerintah pusat, untuk transportasi umum di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dengan anggaran Rp 80 miliar per tahun. 

“Saya baru duduk dengan Gubernur, jadi urusan pendanaan, pembiayaan dari APBN oleh Kemenhub kontraknya sampai tanggal 6 Desember 2024. Pencoblosan tanggal 27 November 2024, Menterinya terganti. Saya melihat proses dari 6 Desember 2024 sampai hari ini kalau kami disurati ini bahwa diputus kami anggarkan. Cara menganggarkan kalau urusan anggaran induk 2025 kami membahasnya setahun sebelumnya,” sebut Dewa Jack. 

Dewa Jack mengaku, DPRD Bali tidak diberi tahu bahwa bus TMD kontraknya habis per 1 Januari 2025. 

Terlebih saat ini Gubernur yang menjabat di Bali statusnya masih Penjabat (Pj) Gubernur. 

Dewa Jack mengatakan akan memproses penganggaran bus TMD di APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Namun, ia belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanismenya. 

Politisi asal Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini juga menuturkan Gubernur Bali definitif yang dapat mempergunakan anggaran, sementara Pj. Gubernur ini sifatnya terbatas. 

“Kita di situasi apes, saya yakin begitu dilantik Pak (Wayan) Koster saya ajak bicara dan beliau sudah keluarkan statement untuk itu. Jadi yakinlah bahwa ini akan jalan lagi, yang tidak bisa saya janjikan adalah kemampuan keuangan daerah. Koridornya juga berapa nanti berkurang, tetap, atau bertambah belum bisa diputuskan,” kata dia. 

Sebelumnya, Pj. Gubernur Bali telah mengambil dua koridor Trans Sarbagita untuk menggantikan posisi bus TMD sementara waktu. 

“Itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara karena kami tahu proses anggaran ini tidak semudah yang dipikirkan. Kami ada proses di sini dan hari ini per 1 Januari sudah berjalan Anggaran Induk TA 2025 yang sudah diproses setahun sebelumnya. Biaya-biaya harus ada nomenklatur-nya dan ini tiba-tiba. Jadi maunya dibuka semuanya koridornya,” jelasnya. (sar)

Kumpulan Artikel Bali